Mendagri Sebarkan E-KTP Pendukung Ahok yang Kritik Jokowi, hingga Langgar 6 Peraturan

"Untuk itu kami mendesak Presiden Jokowi mencopot jabatan Tjahjo Kumolo dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri," kata juru bicara Gema Demokrasi

Tayang:
Editor: Tariden Turnip
MOH NADLIR/KOMPAS.com
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Menjadi Pembicara Dalam Rangkaian Acara Pembukaan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2017, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (4/5/2017). 

Lantas, apa sebenarnya orasi VKL yang menyinggung Tjahjo?

Tjahjo mengatakan, VKL seolah-olah mengatakan bahwa vonis dua tahun yang diberikan majelis hakim kepada Ahok merupakan kesalahan dari rezim Presiden Jokowi.

"Hukum kan sudah ada aturannya. Hakim bertanggung jawab kepada Tuhan. Siapa pun tidak bisa intervensi. Lah kok dia (VKL) teriak-teriak yang salah rezimnya Pak Jokowi dan lebih bagus rezim masa lalu?" ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/6/2017).

"Apa hubungannya rezim Pak Jokowi dengan putusan Ahok? Ya enggak ada," kata dia.

Oleh sebab itu, sebagai bagian dari rezim Presiden Jokowi, Tjahjo meminta VKL mengklarifikasi maksud pernyataannya itu. Tjahjo juga menuntut VKL meminta maaf atas pernyataannya tersebut.

Jika dalam sepekan VKL tidak menyampaikan maafnya, Tjahjo akan melaporkannya ke polisi.

"Atau kalau dia (VKL) mau bertemu saya, ya saya terima. Tapi kalau tidak, ya saya akan surati dulu, minta jelaskan saja. Saya enggak akan apa-apa kok," ujar Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo merasa tak perlu berkonsultasi dengan Presiden Jokowi terlebih dahulu terkait langkahnya itu.

"Enggak perlu (laporan ke Presiden). Kalau saya dianggap salah, ya saya siap salah. Tapi saya juga harus membela Presiden saya dong," ujar Tjahjo.

Sumber: Kompas.com
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved