Balas Amien Rais, Mahfud MD Singgung Transfer Uang dari Koruptor Mantan Menkes
Mahfud MD mengomentari polemik yang berkembang terkait hak keuangan yang diterima anggota BPIP.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada mekanisme pengembalian gaji yang sudah ditetapkan. Menurut Mahfud, gaji yang sudah ditetapkan oleh negara tidak bisa ditolak oleh pejabat negara.
Hal disampaikan Mahfud menangggapi permintaan sejumlah pihak kepada pimpinan dewan pengarah BPIP untuk mengembalikan gaji yang dinilai terlalu besar.
Padahal, angka ratusan juta yang menjadi polemik di publik, bukanlah gaji pimpinan dewan pengarah BPIP, tetapi hak keuangan, yang salah satu komponennya adalah gaji.
"Nggak mekanisme mengembalikan itu (gaji), di mana coba, apa ada pejabat yang menolak gaji, mengembalikan gaji, nggak ada," ujar Mahfud saat konferensi pers di Kantor BPIP, Jalan Veteran III, Jakarta, Kamis (31/5).
Mahfud menjelaskan ada caranya jika pejabat merasa tidak pantas menerima gaji sehingga mengembalikan ke negara. Namun, kata dia, gaji tersebut harus diterima terlebih dahulu dan langsung masuk ke rekening pejabat negara.
"Kalau mau menolak, itu ada caranya. Saya sering malakukan, kalau anda merasa mendapatkan secara halal tetapi secara moral tidak berhak, maka kembalikan ke negara melalui penerimaan negara non-pajak," jelas dia.
Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya mengembalikan uang negara yang menurutnya tidak pantas untuk diterima.
Pengalaman ini terjadi ketika Mahfud masih anggota DPR dan bekerja sama dengan Kemkumham membahas sejumlah Undang-Undang di Cisarua.
Mahfud dan anggota DPR lain mendapat honor dari DPR. Namun, pada saat bersamaan juga Kemkumham memberikan honor kepada Mahfud dan anggota DPR lain.
Lalu, kata Mahfud, terjadi perdebatan, terkait apakah honor dari Kemkumham diterima lagi oleh anggota DPR.
"Pada waktu itu, saya berpendapat tidak boleh karena saya sudah dapat dari DPR. Akhirnya berdebat, kami kalah. Sah, sah! Lalu sesudah itu, karena saya kalah kan, saya katakan kalau saudara-saudara rasa boleh, silakan ambil, untuk saya juga sah. Akhirnya, saya ambil uang itu, lalu saya datang ke bank, ini penerimaan negara non-pajak dari Mahfud," tandas dia.
"Kenapa (saya kembalikan)? Karena saya merasa tidak perlu uang ini. Kalau jantan, begitu semua tuh caranya. Saya pernah nyetor Rp 160 juta ke negara, tidak mengembalikan uang negara yang sudah dikeluarkan, apalagi sudah masuk rekening kita," pungkas dia menambahkan. (Berbagai Sumber)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/mahfud-md-dan-amien-rais_20180531_164313.jpg)