Pilpres 2019
Pilih Jokowi atau Prabowo? Mahfud MD Blak-blakan, Gak Disangka saat Ditanya Capres yang Didukung
Siapa pilihan Mahfud MD di Pilpres 2019. Saat Ditanya soal dukungan, mantan Ketua MK tersebut beri jawaban di medsos
Meski demikian, menurutnya, gerakan #2019GantiPresiden tidaklah melanggar hukum.
Mahfud MD menambahkan Jika gerakan tersebut melanggar hukum maka harus ditindak.
"Sejak awal digagas dan diajak sy menolak keras utk ikut gerakan #2019gantipresiden. Sy hanya setuju dan bersedia ikut dgn gerakan #2019pemilihanpresiden. Meski begitu gerakan itu sendiri menurut sy tak melanggar hukum. Kalau diboncengi tindakan melanggar hukum, ya hrs ditindak," tulis akun @mohmahfudmd.
Baca: Update CPNS 2018 - Kuota, Formasi hingga Nilai Pelamar CPNS, Menteri PAN-RB Keluarkan Peraturan
Baca: Hotman Paris Sasar Anies Baswedan, Curiga Konglomerat Lobi soal Genap-Ganjil, Nih Videonya

Unggahan Mahfud MD pada Twitter (Twitter @mohmahfudmd)
Sementara dirinya pun juga pernah menolak menjadi bagian dari tim sukses kampanye pasangan Jokowi dan Maruf.
Sebab, ia saat ini tengah menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Saya tidak bisa menjadi ketua timses karena saya berada di BPIP," kata Mahfud ditemui seusai memberikan pembekalan kepada caleg Partai Solidaritas Indonesia di Jakarta, Senin (20/8/2018) yang dikutip dari Kompas.com.
Mahfud merasa jabatannya di BPIP mengharuskannya bersikap netral.
Sebab, pekerjaannya berkaitan dengan ideologi Pancasila.
"BPIP ditugaskan Presiden untuk menata ideologi tentu termasuk bagaimana netralitas penyelenggara negara karena BPIP itu badan penyelenggara juga," ujarnya.
Mahfud yang sempat menjadi kandidat kuat cawapres Jokowi ini juga mengaku, sejauh ini tidak ada tawaran untuk dirinya menjadi ketua timses Jokowi-Maruf.
"Tidak ada tawaran," ujarnya.
Baca: Roy Suryo Bisa Kena Pidana soal Barang Milik Negara, Begini Kata Mahfud MD
Baca: Kurs Dollar, Kwik Kian Gie Bilang Rupiah Akan Merosot Terus dan Penyebabnya, Lihat Videonya
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya juga menolak menjadi ketua tim sukses Jokowi-Maruf.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengungkapan bahwa Presiden Jokowi meminta Kalla untuk menjadi ketua tim sukses.
Masalahnya, jika Jokowi cuti kampanye, dirinya harus menjalankan tugas presiden.
"Pak Jokowi itu mintanya (agar JK jadi) ketua tim sukses, tapi setelah berbicara dengan Bu Mega dan lain-lain, Pak JK memberitahukan bahwa secara teknis susah pemerintah siapa yang jalankan?" ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).