Viral Medsos

Viral Video Mahfud MD Mengurai #2019GantiPresiden dan 3 Kriteria Makar Merujuk KUHP

Bentuk perampasan itu sendiri, kata Mahfud, bisa berupa penyanderaan, penculikan, menyembunyikan, dan lain-lain.

Viral Video Mahfud MD Mengurai #2019GantiPresiden dan 3 Kriteria Makar Merujuk KUHP
Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan
Mahfud MD. (Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan) 

"Yang bilang makar itu bukan ahli hukum. Kalau ada ahli hukum mengatakan seperti itu, paling Pak Jimly yang mengatakan jika ada ujaran kebencian, itu pelanggaran. Itu lain lagi, tapi itu bukan makar. Kalau tagar itu pelangaran hukum, blm ada ahli hukum yang mengatakan itu makar,"

TRIBUN-MEDAN.com - Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Mohammad Mahfud MD kembali menegaskan sikapnya terhadap tagar atau hastag #2019GantiPresiden.

Menurut Mahfud MD, polisi justru harus menangkap atau memproses secara hukum para pelaku kekerasan, pelaku persekusi, dan mereka yang memaksa orang untuk mengganti kaos yang sedang dipakai.

Tagar atau hastag #2019GantiPresiden itu sendiri, kata Mahfud MD, secara hukum bukanlah sebuah tindakan pidana apalagi dikatakan sebagai tindakan makar.

Mahfud MD mengingatkan ada pengertian makar yang sangat jelas dari perspektif hukum dan itu sudah diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP).

Baca: Ahok bakal Menikahi Polwan Dikabarkan Media Asing Asian Times, Prioritas setelah Bebas dari Penjara

Baca: Mahfud MD Terus Terang Menjawab Pertanyaan Pilih Jokowi atau Prabowo di Pilpres 2019

Baca: Kronologi Lengkap Tewasnya 3 Pelajar Perempuan di Perairan Danau Toba, Nanda Putri Selamat

Baca: Hotman Paris Menyasar Anies Baswedan, Curiga Ada Lobi Bos Taksi Pelat Kuning soal Ganjil Genap

Baca: Mahfud MD Blak-blakan Menyasar Mantan Ketua MK yang Sebut Gerakan 2019 Ganti Presiden Makar

Baca: Wanita Ini Unggah Foto saat Ayahnya Menemaninya ke Bar, Kisahnya Jadi Viral dan Bikin Iri

Baca: Menyasar Kicauan SBY, Sudjiwo Tedjo: Seandainya Kita Tahu Diri, Jangan Utang Saja Diingat

"Makar itu diatur di KUHP Pasal 104-129. Jadi, menurut saya tagar 2019GantiPresiden maupun 2019Jokowi2periode sama-sama kontitusional. Itu sama saja isinya, tidak apa-apa," ujar Jokowi dalam wawancara khusus yang disiarkan Tv One, Rabu (5/9/2018).

Mahfud MD sendiri mengaku pernah dihubungi oleh sejumlah tokoh yang menggagas #2019GantiPresiden pada 28 Maret 2018.

"Saya katakan (kepada para tokoh) itu tidak melanggar  hukum, tetapi saya tak setuju. Kalau mau lakukan, silakan saja. Saya akan buat tagar sendiri, #2019PemilihanPresiden," kata Mahfud MD.

Menurut Mahfud, kegiatan deklarasi tagar #2019GantiPresiden juga tidak melanggar hukum karena itu hanya penyampaian aspirasi saja.

Apalagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah menyatakan bahwa targar tersebut bukanlah pelanggaran kampanye dan bukan kampanye.

Halaman
123
Editor: Randy P.F Hutagaol
Sumber: Warta kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved