MENCEKAM, Bentrok Massa Pro dan Kontra Jokowi Meluas, Polisi Mulai Tangkapi Demonstran

Dadang mengatakan, 500 personel kepolisian yang dikerahkan sebelumnya berusaha memisahkan kelompok pro dan kontra pemerintah Jokowi-JK.

Hal itu dilakukan karena keduanya memang berseberangan dan melakukan aksi diwaktu yang bersamaan.

“Memang ada apa namanya keinginan yang berseberangan. Yang satu ingin menyampaikan keutuhan NKRI,” ujar Dadang.

Bentrok mewarnai demo massa pro dan kontra pemerintah Jokowi-JK di Medan. Dua kubu sempat saling lempar, namun bisa ditenangkan polisi.

Belakangan petugas kepolisian bertindak represif terhadap kelompok Aliansi Mahasiswa Se-Kota Medan yang mengkritik pemerintahan Jokowi-JK.

Mahasiswa dari berbagai kampus di Medan ini tercerai berai ditangkapi di depan pagar gedung DPRD Sumut.

Penangkapan itu langsung membuat mahasiswa berhamburan. Tak ayal batu pun berterbangan. Truk water canon terpaksa dikerahkan dan gas air mata dilepaskan.

Sejumlah mahasiswa yang tertangkap digiring dan dibawa petugas kepolisian.

Massa pendemo dari kubu yang lain terpantau ikut memukuli mereka.

Mahasiswa yang berhamburan mundur ke arah Jalan Perdana, Jalan Imam Bonjol ke arah Hotel Danau Toba, dan ke arah Jalan Kejaksaan.

Massa yang lari ke arah Jalan Kejaksaan, sempat coba menyelamatkan diri ke kantor Kodim 0201/BS, Jalan Pengadilan.

HMI Beri Nilai Merah untuk Kinerja Jokowi

Ratusan mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berunjukrasa di depan Kantor DPRD Sumut, Rabu (19/9/2018).

Mereka memberi rapor merah kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Alasannya, Jokowi dianggap gagal dalam melaksanakan amanah yang telah dimandatkan oleh Rakyat Indonesia.

"Pemerintah harus segera menyelesaikan seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kemudian mendesak pemerintah untuk menyelesaikan segala konflik agraria yang ada di Indonesia," kata Ketua HMI Cabang Medan, Angga Saputra, di DPRD Sumut, Rabu (19/9/2018)

"Kita juga meminta kepada pemerintah untuk mengehentikan segala bentuk impor khususnya dalam hal pangan, yang dianggap berlebihan dan dapat merugikan masyarakat kalangan bawah serta para petani lokal," sambungnya.

Lebih lanjut, HMI mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan yang efektif dan pro terhadap kebutuhan masyarakat, serta martabat bangsa dalam hal melemahnya kurs rupiah.

HMI juga menolak dan mengutuk keras terhadap kebijakan pemerintah, terkait tenaga kerja asing pada Perpres No 72 tahun 2014, tentang Tenaga Kerja Asing yang dianggap cacat secara hukum dan merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Aksi mahasiswa ini ditanggapi oleh anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan.

"Kalau bangsa ini mau maju aktivitas Cipayung harus lebih banyak, sepanjang tujuan untuk kebaikan bangsa saya sepakat. Penegakan hukum juga harus secara adil, dalam pengelolaan bangsa yang masih banyak kekurangan," kata Sutrisno diatas mobil komando mahasiswa.

"Tugas kita bersama untuk mengingatkan para penyelenggara pemerintah dan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Yang jelas terhadap aksi kami apresiasi dan mari kita kawal tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi," sambungnya.

Perlu diketahui, dalam aksi unjuk rasa sempat terjadi aksi bakar ban bahkan sempat terjadi aksi dorong-dorongan saat demonstran memaksa masuk kedalam Gedung DPRD Sumut.

(cr9/tribun-medan.com)