MENCEKAM, Bentrok Massa Pro dan Kontra Jokowi Meluas, Polisi Mulai Tangkapi Demonstran

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dua massa pro dan kontra Jokowi datang secara bersamaan ke Gedung DPRD Sumut untuk melakukan unjuk rasa, Kamis (20/9/2018).

Kedua massa adalah Kelompok Masyarakat Pecinta NKRI dan Aliansi Pergerakan Mahasiswa se-Kota Medan.

"Kita minta Jokowi- JK bertanggung jawab atas pelemahan rupiah saat ini," kata Hendro Boang Manalu dari Aliansi Pergerakan Mahasiswa.

"Jokowi- JK jika tidak mampu menerbitkan kebijakan yang pro terhadap ekonomi rakyat. Untuk itu segera turun sebelum 2019," tambahnya lagi.

Tak lama setelahnya, massa dari Kelompok Masyarakat Pencinta NKRI yang ingin pulang tidak mendapat jalan lantaran jalan diblokade oleh massa dari Aliansi Pergerakan Mahasiswa se-Kota Medan.

Massa kemudian menghidupkan sepeda motornya dan berulang kali mengegas tinggi sepeda motor hingga menimbulkan kebisingan.

Hingga akhirnya kericuhan tidak terelakkan dan kedua massa saling melakukan aksi lempar batu.

Baca: Simak 7 Fakta Kronologis Terjadinya Bentrok Dua Massa Pro dan Kontra Pemerintahan Jokowi di Medan

Video kericuhan dari massa pro dan kontra Jokowi;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Baca: RUSUH, Dua Massa Pro dan Kontra Jokowi Saling Lempar Batu di DPRD Sumut, Tonton Videonya. .

Baca: HMI Berunjukrasa, Berikan Nilai Merah untuk Kinerja Presiden Jokowi

Orang-orang yang dianggap provokator dalam aksi ini langsung ditangkap dan digiring oleh petugas kepolisian.

Akibat kejadian ini, puluhan sepeda motor yang berada dilokasi rusak terkena lemparan batu

Sementara itu, dari keterangan Koordinator Aliansi Pergerakan Mahasiswa se-Kota Medan, Wira, kepada jurnalis, kejadian berawal dari lemparan batu dan kayu dari arah massa Pro Jokowi.

"Kita lihat siapa yang melempar kita duluan, siapa yang membawa kayu, dan siapa yang memancing kita marah kawan-kawan," ucap Wira sembari memegang alat pengeras suara.

Sempat terjadi aksi saling dorong antara polisi dan mahasiswa.

Di mana polisi melakukan fungsinya sebagai penengah dan pengamanan.

"Baik rekan-rekan, jika tidak tenang, terpaksa kami melakukan tindakan kepolisian," ujar Kabag ops Polrestabes Medan AKBP I Gede Nakti.

Akibat aksi ini, Jalan Imam Bonjol di depan Kantor DPRD Sumut ditutup.

Polisi pun terus menengkan massa yang masih memanas.

Sekurangnya 10 mahasiswa terluka dalam unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut, Kamis (20/9/2018).

Dalam aksi unjukrasa berujung bentrokan itu, beberapa orang yang diduga sebagai provokator diamankan.

Berdasarkan informasi dihimpun, seluruh mahasiswa yang terluka merupakan yang mengkritik pemerintahan Jokowi-JK.

Pada umumnya mereka terluka di bagian kepala. Beberapa di antara pendemo terluka terkena lemparan batu. Ada pula yang mengaku dipukuli.

“Kenapa aku dipukuli. Aku nggak bawa apa-apa. Pegang pagar pun aku tidak,” ucap mahasiswa mengenakan jaket almamater hijau terluka parah di bagian wajah.

Mahasiswa lain juga mengaku dipukuli saat diamankan polisi.

“Diamankan dengan cara dipukul digiring dari samping. Tapi ada juga polisi yang baik. Hari ini saya dapat pelajaran, ada polisi yang baik, ada juga yang jahat,” kata Riza Sahputra, seorang mahasiswa sambil menunjukkan perban yang menutup luka di bagian belakang kepalanya tersebut.

Sejumlah mahasiswa juga diamankan polisi. Dua di antaranya terlihat tangannya diborgol.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Putu Yudha Prawira mengalami luka-luka akibat dianiaya sekelompok pendemo yang sebelumnya terlibat bentrok dengan kelompok pendemo lainnya di Jalan Imam Bonjol Mereda.

Tiba-tiba kedua kelompok tersebut terlibat bentrokan, sehingga polisi dengan cepat membubarkan paksa kedua kelompok tersebut.

Tak jauh dari gedung DPRD Sumut, tiba-tiba mobil dinas Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Juliani Prihatin yang menggiring salah satu kelompok massa langsung dihadang oleh pendemo.

Tak hanya dihadang, kelompok pendemo itu juga merusak mobil dinas Kasat lantas tersebut.

Mengetahui hal itu Kasat Reskrim AKBP Putu Yudha Prawira dan Kanit Pidum AKP Rafles Marpaung bergerak cepat ke kerumunan pendemo guna menenangkan massa yang mulai memanas.

Tiba-tiba para pendemo menganiaya Kasat Reskrim dengan cara menendangnya.

Putu saat itu mengaku jika ia Kasat Reskrim Polrestabes Medan, sehingga pendemo anarkis tersebut berhenti menganiaya Putu.

Tak lama massa pendemo yang sebelumnya menyandera mobil dinas Kasat Lantas, akhirnya melepaskan mobil tersebut dengan kondisi rusak di bagian kabin luar.

Sementara itu AKBP Putu Yudha yang mengalami luka-luka kecil di tubuhnya langsung ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis.

Kasat Reskrim yang dikonfirmasi mengatakan saat ini ia sedang di rumah sakit untuk visum akibat dianiaya yang diduga dilakukan sekelompok pendemo.

"Ada luka-luka kecil di tubuh saya, dan saat ini saya sedang di visum. Yang agak parah jempol saya keseleo ditendang mereka (pendemo-red), takutnya patah makanya tadi sudah di ronsen. Seorang pendemo yang melakukan pengrusakan tadi sudah ditangkap. Kasusnya sedang kami kembangkan," terang Kasat.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengakui adanya mahasiswa yang terluka maupun diamankan. Namun Dadang tidak merinci jumlahnya.

“Ada beberapa yang diamankan,” ucap Dadang.

Lebih lanjut, Dadang juga belum mengetahui data pasti korban luka maupun yang diamankan.

“Korban luka nanti kita cek lagi berapa orang,” katanya.

Jawaban sama, juga disampaikan Dadang saat ditanya ada tidak anggota kepolisian yang terluka.

“Kita cek dulu ya,” ucapnya.

Masih kata Dadang, polisi masih mendata jumlah kerusakan akibat kerusuhan ini. Mereka juga berkoordinasi kepada sejumlah pihak, termasuk mahasiswa.

Dadang mengatakan, 500 personel kepolisian yang dikerahkan sebelumnya berusaha memisahkan kelompok pro dan kontra pemerintah Jokowi-JK.

Hal itu dilakukan karena keduanya memang berseberangan dan melakukan aksi diwaktu yang bersamaan.

“Memang ada apa namanya keinginan yang berseberangan. Yang satu ingin menyampaikan keutuhan NKRI,” ujar Dadang.

Bentrok mewarnai demo massa pro dan kontra pemerintah Jokowi-JK di Medan. Dua kubu sempat saling lempar, namun bisa ditenangkan polisi.

Belakangan petugas kepolisian bertindak represif terhadap kelompok Aliansi Mahasiswa Se-Kota Medan yang mengkritik pemerintahan Jokowi-JK.

Mahasiswa dari berbagai kampus di Medan ini tercerai berai ditangkapi di depan pagar gedung DPRD Sumut.

Penangkapan itu langsung membuat mahasiswa berhamburan. Tak ayal batu pun berterbangan. Truk water canon terpaksa dikerahkan dan gas air mata dilepaskan.

Sejumlah mahasiswa yang tertangkap digiring dan dibawa petugas kepolisian.

Massa pendemo dari kubu yang lain terpantau ikut memukuli mereka.

Mahasiswa yang berhamburan mundur ke arah Jalan Perdana, Jalan Imam Bonjol ke arah Hotel Danau Toba, dan ke arah Jalan Kejaksaan.

Massa yang lari ke arah Jalan Kejaksaan, sempat coba menyelamatkan diri ke kantor Kodim 0201/BS, Jalan Pengadilan.

HMI Beri Nilai Merah untuk Kinerja Jokowi

Ratusan mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berunjukrasa di depan Kantor DPRD Sumut, Rabu (19/9/2018).

Mereka memberi rapor merah kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Alasannya, Jokowi dianggap gagal dalam melaksanakan amanah yang telah dimandatkan oleh Rakyat Indonesia.

"Pemerintah harus segera menyelesaikan seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kemudian mendesak pemerintah untuk menyelesaikan segala konflik agraria yang ada di Indonesia," kata Ketua HMI Cabang Medan, Angga Saputra, di DPRD Sumut, Rabu (19/9/2018)

"Kita juga meminta kepada pemerintah untuk mengehentikan segala bentuk impor khususnya dalam hal pangan, yang dianggap berlebihan dan dapat merugikan masyarakat kalangan bawah serta para petani lokal," sambungnya.

Lebih lanjut, HMI mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan yang efektif dan pro terhadap kebutuhan masyarakat, serta martabat bangsa dalam hal melemahnya kurs rupiah.

HMI juga menolak dan mengutuk keras terhadap kebijakan pemerintah, terkait tenaga kerja asing pada Perpres No 72 tahun 2014, tentang Tenaga Kerja Asing yang dianggap cacat secara hukum dan merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Aksi mahasiswa ini ditanggapi oleh anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan.

"Kalau bangsa ini mau maju aktivitas Cipayung harus lebih banyak, sepanjang tujuan untuk kebaikan bangsa saya sepakat. Penegakan hukum juga harus secara adil, dalam pengelolaan bangsa yang masih banyak kekurangan," kata Sutrisno diatas mobil komando mahasiswa.

"Tugas kita bersama untuk mengingatkan para penyelenggara pemerintah dan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Yang jelas terhadap aksi kami apresiasi dan mari kita kawal tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi," sambungnya.

Perlu diketahui, dalam aksi unjuk rasa sempat terjadi aksi bakar ban bahkan sempat terjadi aksi dorong-dorongan saat demonstran memaksa masuk kedalam Gedung DPRD Sumut.

(cr9/tribun-medan.com)