Prabowo sebut Pemerintah Menyerah, Luhut: Memang Hanya Kamu yang Sayang Negeri Ini?
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta calon presiden nomor 02 Prabowo tidak sembarangan berkomentar.
lihat foto
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto sebelumnya mengkritik Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Ia menilai paket kebijakan tersebut memberikan peluang besar kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai 28 sektor industri di dalam negeri.
TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta calon presiden nomor 02 Prabowo tidak sembarangan berkomentar terkait paket kebijakan ekonomi XVI yang baru diluncurkan pemerintah.
Hal ini disampaikan Luhut menanggapi Prabowo yang menyebut terbitnya paket kebijakan ekonomi XVI sebagai tanda pemerintah menyerah pada asing.
"Enggak ada (menyerah pada asing). Makanya baca dulu baik-baik, baru berkomentar. Jadi kalau sudah kita baca baik-baik, komentarin," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Luhut menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang mengeluarkan sejumlah sektor usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) bukan berarti mengundang asing untuk masuk. Menurut dia, kebijakan itu justru memproteksi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Kita tidak pengin rakyat kita susah. Memangnya hanya kamu saja yang sayang sama negeri ini? Kita juga sayang kok sama negeri ini," tambah Luhut.
Luhut mengakui sebelumnya sempat ada salah persepsi mengenai kebijakan pemerintah mengeluarkan sejumlah sektor usaha dari DNI. Namun, hal itu sudah diluruskan.
Putra Papua Jadi Caleg Terkaya, Miliki Harta Rp 20 T dari Lahan yang Mengandung Mineral Emas
Mahasiswi Kritis Ditikam di Hotel karena Menolak Hubungan Badan 2 Kali yang Disepakati via Medsos
Kapolda Sumut Angkat Bicara Soal Dugaan Suap yang Dilontarkan KPK Terkait Kasus Istri Bupati Remigo
"Sudah dijelasin kemarin waktu rapat di (Istana) Bogor. Sudah dijelaskan semua. Memang ada dulu presepsi yang salah. Mungkin penjelasan kurang detail," kata dia.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto sebelumnya mengkritik Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Ia menilai paket kebijakan tersebut memberikan peluang besar kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai 28 sektor industri di dalam negeri.
Ia menambahkan, paket kebijakan ekonomi tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, terutama pada Pasal 33 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa bahwa prekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Demikian pula pada Ayat kedua yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
"Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menurut saya itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing. Negara kita sangat kaya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri," kata Prabowo melalui keterangan tertulis, Rabu (21/11/2018).
Ia pun mencontohkan perekonomian di Eropa yang tak sembarangan memasukan kepentingan asing sebagai bentuk proteksi.
Mantan Pangkostrad itu juga mencontohkan Amerika Serikat yang kini juga memproteksi perekonomiannya dari pihak asing.
"Pemerintah Amerika juga saat ini melindungi rakyatnya, dia tutup pasar dunia, kalau ada produk luar yang mau masuk di kenakan pajak bea masuk yang tinggi, dia memberikan kesempatan kepada rakyatnya dan memberikan peluang ekonomi yang besar kepada rakyatnya," kata dia.
"Tapi pemerintah kita justru membuka seluas-luas nya kepada asing, Semua boleh masuk bahkan pekerja kasar juga boleh masuk, ini luar biasa," sambung Prabowo.
Ia pun menilai paket kebijakan ekonomi tersebut justru akan menyulitkan rakyat karena harus bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing yang memiliki modal besar.
Oleh karena itu, ia mengatakan, jika Ia dan Sandiaga Uno diberikan terpilih, akan berusaha untuk mengembalikan aset Indonesia untuk kemakmuran rakyat.
"Kami akan berjuang sekuat mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menjalankan pasal 33 UUD 1945 dengan sebaik-baiknya," lanjut Prabowo.
Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui, dalam paket kebijakan ekonomi, ada 54 sektor yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Namun, bukan berarti seluruh sektor itu bisa 100 persen dikuasai asing.
"Karena dia dikeluarkan dari DNI tidak berarti asing boleh masuk," kata Darmin di Istana Bogor, Rabu (21/11/2018).
Darmin mengatakan, ada sejumlah syarat lain yang harus dipenuhi agar asing bisa menanamkan investasinya. Misalnya, asing baru boleh masuk dengan modal investasi paling sedikit Rp 10 miliar, di luar tanah dan bangunan.
Sementara, banyak sektor yang dikeluarkan dari DNI namun tidak memerlukan modal besar sampai Rp 10 Miliar. Misalnya usaha warung internet atau warnet.
"Jadi ya harus dilihat per kelompok dulu, alasannya apa. Dia benar keluar dari DNI. Tapi tidak benar asing boleh masuk," tambah dia.
Di sisi lain, Darmin mengakui ada sejumlah sektor yang dikeluarkan dari DNI untuk mengundang asing masuk. Misalnya usaha percetakan tekstil yang membutuhkan modal hingga Rp 100 miliar.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan alasan dikeluarkannya 54 bidang usaha dari DNI adalah untuk mempermudah perizinan hingga lantaran kurang peminat.
Namun dari 54 bidang usaha tersebut, pemerintah baru memastikan 25 bidang usaha yang terbuka untuk 100 persen investasi asing.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menanggapi kritik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait paket kebijakan ekonomi XVI.
Prabowo menyebut, paket kebijakan tersebut memberikan peluang besar kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai 28 sektor industri di dalam negeri.
Darmin mengakui, dalam paket kebijakan ekonomi, ada 54 sektor yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Namun, bukan berarti seluruh sektor itu bisa 100 persen dikuasai asing.
"Karena dia dikeluarkan dari DNI tidak berarti asing boleh masuk," kata Darmin di Istana Bogor, Rabu (21/11/2018).
Darmin mengatakan, ada sejumlah syarat lain yang harus dipenuhi agar asing bisa menanamkan investasinya. Misalnya, asing baru boleh masuk dengan modal investasi paling sedikit Rp 10 miliar, di luar tanah dan bangunan.
Sementara, banyak sektor yang dikeluarkan dari DNI namun tidak memerlukan modal besar sampai Rp 10 Miliar. Misalnya usaha warung internet atau warnet.
"Ini Rp 1 Miliar saja cukup, enggak bisa asing masuk," kata Darmin.
"Jadi ya harus dilihat per kelompok dulu, alasannya apa. Dia benar keluar dari DNI. Tapi tidak benar asing boleh masuk," tambah dia.
Di sisi lain, Darmin mengakui ada sejumlah sektor yang dikeluarkan dari DNI untuk mengundang asing masuk. Misalnya usaha percetakan tekstil yang membutuhkan modal hingga Rp 100 miliar.
"Itu malah Menperin kebijakannya, karena kita impornya terlalu banyak disitu. Nah yang dalam negeri juga enggak bisa. Ya sudah kalau yang itu karena modalnya perlu besar, Menperin mengusulkan dibuka saja (untuk asing)," kata Darmin.
(Kompas.com/Ihsanuddin)
