Sekda Dukung Kepolisian Usut Dugaan Kebocoran PAD Kota Medan

Namun, per Oktober kemarin hanya mampu meraup Rp 8 hingga Rp 9 miliar.

Inilah yang kemudian dianggap Agus sebagai kejanggalan.

Katanya, kekurangan anggaran itu dianggap merupakan kebocoran di tiga sektor tersebut.(cr5)

Ini Merupakan Warning
Ketua Komisi D DPRD Medan, Abdul Rani mengatakan langkah kepolisian untuk menyelidiki dugaan kebocoran PAD Kota Medan sudah tepat.

Sudah seharusnya kepolisian turun tangan. Ia mengatakan, langkah ini sekaligus peringatan bagi pegawai dan pejabat di Pemko Medan.

"Langkah kepolisian tersebut tak lain bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di kota terbesar ketiga Indonesia ini.

Sudah seharusnya demikian, sehingga Pemko Medan benar-benar bekerja maksimal.

Apa yang disampaikan Kapolda Sumut menjadi catatan penting dan warning, sehingga oknum-oknum (pegawai) yang nakal betul-betul bekerja," katanya Rani.

Baca: Data Kebocoran Anggaran Sumut Akan Diserahkan ke BPK RI

Ia menjelaskan, langkah Kapolda Sumut, Irjen Agus Andrianto yang ingin mengusut dugaan kebocoran PAD Kota Medan harus didukung.

Sebab, Polda Sumut mungkin ingin mengejar ketertinggalan Kota Medan dibanding kota lain, seperti Surabaya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Ilhamsyah mengapresiasi dilakukannya penyelidikan kebocoran PAD tersebut.

Tentunya langkah tersebut harus didukung dan transparan.

"Ini hal yang positif dan perlu diapresiasi. Karena Kapolda Sumut peduli terhadap pembangunan Kota Medan.

Salah satu wujud nyata, dengan mendorong Pemko Medan untuk menertibkan reklame bermasalah.

Bahkan, pos-pos polisi yang berdiri menyalahi aturan pun dibongkar," ujarnya.

Adanya perhatian khusus Polda terhadap kebocoran PAD tersebut tentunya membawa pengaruh bagi keberlangsungan pembangunan Kota Medan.

"Dengan begitu, potensi-potensi PAD yang hilang dapat diambil.

Semoga ini menjadi momen untuk memaksimalkan pembangunan Kota Medan," katanya.(cr5)