Dokter Perbatasan dan IDI Buka-bukaan setelah Prabowo Sebut Gaji Dokter Kalah dari Tukang Parkir

Dokter Perbatasan dan IDI Buka-bukaan setelah Prabowo Sebut Gaji Dokter Kalah dari Tukang Parkir

Dokter Perbatasan dan IDI Buka-bukaan setelah Prabowo Sebut Gaji Dokter Kalah dari Tukang Parkir
Shutterstock
Dokter Perbatasan dan IDI Buka-bukaan setelah Prabowo Sebut Gaji Dokter Kalah dari Tukang Parkir. Ilustrasi dokter operasi 

Ini merupakan program pemandirian dokter baru lulus (sudah lulus S1 dan lulus profesi, sudah memiliki gelar dokter) yang bertujuan untuk menyelaraskan hasil pendidikan di bangku kuliah dengan kondisi di lapangan.

"Kalau tidak (dilakukan) maka STR (Surat Tanda Registrasi) kami tidak bisa keluar," ujarnya.

STR dokter merupakan dokumen hukum atau tanda bukti tertulis bagi dokter dan dokter spesialis bahwa yang bersangkutan telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta telah diregistrasi pada Konsil Kedokteran Indonesia.

Baginya, PIDI sangat bagus untuk pemerataan tenaga dokter di berbagai wilayah.

"Hanya saja apresianya kurang. Semua dokter internsip hanya mendapat bantuan hidup dasar (BHD), yang mungkin nominalnya pada 2016 sekitar Rp 2,1 juta di pulau Jawa dan sekitar Rp 2,5 juta dari Kemenkes apabila ditempatkan di daerah terpencil atau sangat terpencil," ucapnya.

"Kami tidak wajib mendapat jasa di luar BHD, sehingga terkadang saudara sejawat kami ya hanya bergantung dari BHD itu saja," sambungnya.

Ia menuturkan, mungkin beban itu tidak terlalu menjadi masalah jika seorang dokter menjalani PIDI masih di pulau Jawa. Yang menjadi masalah adalah apabila ditempatkan di daerah terpencil dan hanya mendapat BHD.

Pasalnya, harga kebutuhan pokok di daerah luar pulau Jawa tidak selalu sama dengan di pulau Jawa.

Narasumber Kompas.com bercerita, saat PIDI ia ditempatkan di Kalimantan. Memang tiket perjalanan menuju tempat pengabdian disediakan oleh Kemenkes, namun setelah itu semua harus diupayakan sendiri, termasuk tempat tinggal.

"Mungkin ini sepele, tapi benar terasa kami seperti sendiri di sana. Sempat BHD belum datang di tiga bulan awal di kalimantan, (artinya) tiga bulan awal tanpa gaji. Ini bagi fresh graduate yang suddah tidak terima dana dari orangtua bisa jadi masalah, kita memang ada tabungan, tetapi itu sudah terpakai untuk modal awal cari rumah kontrakan sendiri, perabotan, dan lain lain," katanya. 

"Pada akhirnya saya harus hutang sana sini hanya untuk makan, akhirnya semuanya dibayarkan rapel di bulan selanjutnya."

Beruntung, rumah sakit tempatnya bertugas memberi jasa di luar BHD yang menurutnya lebih dari cukup.

"Mengingat anggota PIDI tidak diwajibkan mendapat bantuan di luar BHD, bisa dibayangkan apabila gaji tiga bulan telat dan hanya bergantung pada BHD, ditambah mungkin dokter internsip bukan berasal dari keluarga kaya," ceritanya.

"Paradigma sebagian masyarakat bahwa dokter pasti dari kalangan orang kaya mungkin bisa menjadi masalah yang cukup serius," sambungnya.

Ia kembali menegaskan bahwa dirinya mendukung program internsip dari pemerintah untuk pemerataan tenaga dokter.

Namun ia berharap, hal tersebut lebih diapresiasi terutama kepada dokter yang bersedia ditempatkan di wilayah yang tidak diinginkan kebanyakan orang.

Hal ini tidak lain agar pemerataan tenaga dokter bisa terealisasi di seluruh wilayah Indonesia suatu saat nanti. 

"Sekali lagi itu hanya gambaran pengalaman pribadi saya selama menjadi dokter dan belum tentu menggambarkan semua dokter," katanya.

"Saya tidak bermaksud menyalahkan pihak tertentu, saya mengerti sepenuhnya bahwa tenaga dokter sangat diperlukan, sehingga saya coba menjalaninya dengan baik, dengan apresiasi yang ada sekarang. Semoga Indonesia bisa lebih baik lagi, salam saya dari perbatasan," tutupnya.

Harapan Ketua IDI terkait BPJS

Terkait BPJS dan JKN, Daeng mengungkapkan perlu adanya pembenahan.

Dalam hal ini dia memberikan dua usulan penting, yakni:

- Ada standar kompensasi atau reward yang layak dan bermartabat untuk dokter dan tenaga kesehatan lain.

- Revisi besaran kapitasi dan sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) JKN sesuai dengan nilai perekonomian.

Prabowo menyinggung masalah gaji dokter saat menyampaikan pidato bertajuk "Indonesia Menang" di JCC Senayan, Jakarta, pada Senin malam (14/1/2019).

Dalam kesempatan itu Prabowo juga berjanji akan memperbaiki keadaan tersebut jika nantinya memenangi Pilpres 2019.

Prabowo meyakini, dengan menaikkan gaji dokter dan tenaga kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia akan menjadi lebih baik.

"Dokter-dokter kita harus dapat penghasilan layak," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Sebut Gaji Dokter Minim, IDI dan Dokter Daerah Angkat Suara"dan "Kisah Dokter di Perbatasan, Wajib Mengabdi Minim Apresiasi"
Penulis : Gloria Setyvani Putri

Editor: Tariden Turnip
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved