Tanpa Gubernur Edy, Tjahjo Kumolo Buka Musrembang Sumut, Sebut 3 Kabupaten Minta jadi Provinsi

Bahkan dikarenakan ingin pemekaran, Tjahjo Kumolo mengucapkan, ada satu daerah di Papua sampai ribut dan harus gontok-gontokan.

Setelah menyampaikan pesannya kepada kepala daerah, Tjahjo Kumolo memukul sebuah gong sebanyak lima pukulan dengan didampingi langsung Musa Rajekshah.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penukaran cinderamata yang dilakukan keduanya.

Padahal sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sangat ketat soal kehadiran ini.

Bahkan saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (2019) kepada satuan kerja pemerintah provinsi Sumut dan daerah,  Jumat (14/12/2018), Edy tidak mau menyerahkan 15 DIPA pada pemkab karena kepala daerahnya tidak hadir.

"Yang tak hadir langsung (bupati/wali kotanya, Red), tidak akan saya berikan (DIPA-nya)," kata Gubernur Edy Rahmayadi usai memberi arahan dan bimbingan dalam acara penyerahan DIPA 2019 kepada 33 kabupaten/kota, di Aula Raja Inal Siregar Kantor, Jalan. Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (14/12/2018).

Adapun ke-15 daerah yang tidak menerima DIPA itu disebut Gubsu, yakni Langkat, Sibolga, Tapteng, Dairi, Nisel, Nias Utara, Nias Barat, Madina, Pematangsiantar, Labusel, Humbahas, Taput, Tanjungbalai, Batubara, dan Kota Medan.

"Nanti jumpai saya langsung kalau mau diambil. Terserah kapan waktunya, saya tunggu. Semakin lama diambil, makin lama juga dia menjalankan anggaran," ujar Edy usai acara saat ditanya wartawan.

Sebelumnya saat memberi arahan, Gubernur Edy berpesan empat hal kepada seluruh pemda di Sumut dalam menjalankan roda pemerintahan pada tahun mendatang.

Pertama agar memastikan bahwa alokasi yang disiapkan dalam DIPA sudah bermanfaat untuk rakyat di daerahnya.

Kedua, kepala daerah dapat memastikan petugas di lapangan secara berjenjang dapat melakukan apa yang mesti dilakukan.

Ketiga, lakukan evaluasi secara riil agar seluruh program dan pelaksanaan anggaran tepat sasaran.

"Hindari praktek mark up dan korupsi, kalau sudah tidak berprilaku begitu maka tidak ada yang perlu ditakuti dalam bekerja," tegasnya.

Poin terakhir, sambung dia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan stakeholder terkait juga ikut berpartisipasi mengawasi serta mengawal pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan pemda.

"Supaya kita semua tidak salah jalan. Ingati dan kawal-lah kami. Wartawan pun harus ikut mengawasi. Beritahu kalau ada yang mencuri. Lakukan pengawasan melekat dan ketat disitu. Biar Sumut kita ini maju dan bermartabat. Makanya perlu kita ketemu semua hari ini," ujar mantan Pangdam I/BB dan Pangkostrad itu

 (Cr19/Tribun-Medan.com)