Penyataan Prabowo Disambut KPK soal Kebocoran Anggaran Rp 500 Triliun, Begini Reaksi Wakil Ketua KPK

TRIBUN-MEDAN.COM - Penyataan Prabowo Disambut KPK soal Kebocoran Anggaran Rp 500 Triliun, KPK Fasilitasi jika Ada Fakta.

Penyataan calon Presiden nomor urut 02 soal kebocoran anggaran jadi sorotan hingga menuai reaksi sejumlah kalangan. Bahkan Jokowi menantang Prabowo agar melapor ke KPK.

Bagaimana reaksi KPK?.  

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengusut isu kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 500 triliun, yang beberapa waktu lalu diucapkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, apabila ada fakta dan informasi utama terkait kebocoran anggaran tersebut, dapat dikirimkan ke KPK.

Prabowo Subianto menyebut ada kebocoran anggaran akibat penambahan besaran (mark up) jumlah alokasi dana sekira Rp 500 triliun per tahun.

Jumlah itu hampir mencapai 25 persen dari total APBN tahun lalu.

Baca: FAKTA BARU Pembunuhan Wartawan Jamal Khashoggi, Pejabat PBB Ungkap Bukti Brutal Pejabat Saudi

"Kalau benar bila dilakukan oleh penyelenggara negara, maka itu bisa dilakukan penindakan oleh KPK," kata Saut Situmorang kepada wartawan, Jumat (8/2/2019).

Terkait mekanisme pelaporan, Saut Situmorang menjelaskan, pelapor bisa menggunakan fasilitas yang ada.

"Jelasnya telepon dulu ke 198, juga bisa nanti KPK akan melindungi pelapor," jelas Saut Situmorang.

Baca: Nasib Artis Vanessa Angel Terkini, Tangan Diborgol & Pakai Baju Tahanan Tampak Beda di Polda Jatim

Kata Saut Situmorang, isu kebocoran anggaran itu harus dicek secara detail. Menurutnya, APBN terdiri dari banyak pos anggaran.

"APBN itu kan luas apa saja di mana saja, gaji pegawai negeri juga APBN, jadi yang mana dimaksud? Kalau pengadaan barang dan jasa tentu harus detail 5W+1H nya," tutur Saut Situmorang.

Menurut Saut Situmorang, saat ini KPK sudah melakukan sejumlah langkah pencegahan seperti di delapan area intervensi, di antaranya pada pos belanja barang dan jasa.

Baca: Link sscasn.bkn.go.id, Beda CPNS: Pendaftaran PPPK Pegawai Kontrak Pemerintah, Syarat & Update BKN

Baca: Jokowi Tantang Prabowo Lapor KPK terkait Anggaran Bocor Rp 500 Triliun, Bukti Bawa Fakta Jangan Asal

"Dapat dilihat pada korsupgah.kpk.go.id, bagaimana pemda atau kementerian dan lembaga disupervisi KPK. Selain itu ada litbang lakukan banyak pendekatan tata kelola tentang banyak hal, misalnya tentang migas, hutan, dan lain-lain," bebernya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dengan tegas menantang calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto, untuk melaporkan klaim kebocoran anggaran yang mencapai Rp 500 triliun, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nantinya jika benar bakal dilaporkan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta laporan tersebut harus pula disertai dengan data dan fakta.

Baca: Kabar Terbaru Khabib Nurmagomedov, Isyaratkan Ladeni Mayweather di Ring Tinju Musim Panas Ini

"Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta. Jangan asal," tegas Jokowi seusai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019, di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Jokowi juga menyinggung pernyataan Prabowo Subianto pada 2014 silam. Ketika itu, disebut pula terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp 7.200 triliun. Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25 persen alias Rp 500 triliun.

Menurut Jokowi, bila memang terdapat kebocoran yang disebut mencapai 25 persen dari total APBN tahun lalu atau sekitar Rp 500 triliun, sebaiknya segera dilaporkan kepada KPK.

Baca: Viral Lagi di Medsos Mulan Jameela, 7 Korban Tewas Kecelakaan Dul Jaelani dan Ngaku Keluarga Korban

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tapi, menurut Prabowo Subianto, kenyataannya anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dikorupsi.

Berdasarkan data versinya, Prabowo Subianto menyebut setidaknya ada kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp 500 triliun per tahun.

"Dari Rp 2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp 500 triliun yang bocor. Uang ini hilang," ujarnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Jokowi sarankan Prabowo lapor KPK

PRESIDEN Jokowi dengan tegas menantang calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto, untuk melaporkan klaim kebocoran anggaran yang mencapai Rp 500 triliun, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nantinya jika benar bakal dilaporkan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta laporan tersebut harus pula disertai dengan data dan fakta.

"Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta. Jangan asal," tegas Jokowi seusai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019, di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Baca: FAKTA BARU Pembunuhan Wartawan Jamal Khashoggi, Pejabat PBB Ungkap Bukti Brutal Pejabat Saudi

Baca: Model Cantik Akan Dinikahi Vicky Prasetyo, Anggia Chan Gak Peduli Masa Lalu Mantan Suami Angel Lelga

Jokowi juga menyinggung pernyataan Prabowo Subianto pada 2014 silam. Ketika itu, disebut pula terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp 7.200 triliun. Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25 persen alias Rp 500 triliun.

Menurut Jokowi, bila memang terdapat kebocoran yang disebut mencapai 25 persen dari total APBN tahun lalu atau sekitar Rp 500 triliun, sebaiknya segera dilaporkan kepada KPK.

"Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu," ucap Jokowi.

Baca: Beredar Video Pria Bakar STNK, Kabar Terbaru Usai Rusak Motor Honda Scoopy di Hadapan Polisi

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tapi, menurut Prabowo Subianto, kenyataannya anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dikorupsi.

Berdasarkan data versinya, Prabowo Subianto menyebut setidaknya ada kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp 500 triliun per tahun.

"Dari Rp 2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp 500 triliun yang bocor. Uang ini hilang," ujarnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Semburan dusta

Sementara itu Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menyebut calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sedang melanjutkan propaganda firehose of falsehood.

Apa yang dikatakan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Ace Hasan Syadzily ini mengacu pada pidato Prabowo saat menghadiri perayaan ulang tahun ke 20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Salah satunya ketika Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan tidak akan ada perbaikan di Indonesia jika elite saat ini terus berkuasa.

"Apa yang disampaikan Pak Prabowo dengan mengatakan semua elite-elite di negeri ini tidak akan ada perbaikan apabila berkuasa menunjukan kemiripan dari metode firehose of falsehood yang disampaikan saya sebelumnya," ujar Ace ketika dihubungi, Kamis (7/2/2019).

Baca: Intelijen Amerika Menyadap Putra Mahkota Arab Saudi Menguak Fakta Terbaru Pembunuhan Jamal Khashoggi

Baca: RATNA SARUMPAET - Kejutan Menurut Pengamat, Prabowo Subianto dan Kubu Gerindra Harus Siap Bersaksi

Menurut Ace, Prabowo lupa dirinya merupakan bagian dari Orde Baru. Kiprah Prabowo selama era Orde Baru, kata Ace, juga dinilai tidak baik.

Kini, kata Ace, Prabowo kembali menyampaikan hal-hal bombastis mengenai negara. Seolah-olah hanya Prabowo yang bisa menyelamatkannya.

"Inilah bagian dari kelanjutan drama semburan dusta itu. Dia ingin mengatakan hanya dirinyalah yang memiliki kemampuan untuk mengelola bangsa ini," ujar Ace.

Namun Ace yakin masyarakat sudah memahami pola-pola propaganda seperti ini. Dia meyakini pidato Prabowo tidak akan memengaruhi masyarakat.

Arah yang keliru

Sebelumnya, Prabowo Subianto menuturkan bahwa arah pembangunan Indonesia saat ini menuju ke arah yang keliru.

Kekeliruan arah pembangunan itu disebabkan oleh para elite gagal dalam mengelola negara.

Oleh sebab itu, Prabowo menilai perubahan atau perbaikan arah pembangunan tidak akan terjadi jika para elite tersebut terus berkuasa.

"Kalau elite-elite sekarang ini terus berkuasa tidak mungkin ada perbaikan bagi Bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, kekeliruan arah pembangunan Indonesia terjadi sejak puluhan tahun lalu, bahkan saat Orde Baru berkuasa.

Ia mengatakan, persoalan utama Indonesia saat ini adalah kekayaan alam yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Menurut Prabowo, hasil pengelolan sumber daya alam justru banyak yang disimpan di luar negeri.

Dengan demikian sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmatinya.

"Banyak kekayaan Indonesia dibawa lari ke luar negeri. Itu sudah saya sampaikan dan itu pernah disampaikan oleh Bung Karno," kata dia.  

(*)

Baca: Viral Lagi di Medsos Mulan Jameela, 7 Korban Tewas Kecelakaan Dul Jaelani dan Ngaku Keluarga Korban

Baca: Jokowi Tantang Prabowo Lapor KPK terkait Anggaran Bocor Rp 500 Triliun, Bukti Bawa Fakta Jangan Asal

Penyataan Prabowo Disambut KPK soal Kebocoran Anggaran Rp 500 Triliun, KPK Fasilitasi jika Ada Fakta

TAUTAN: KPK Sarankan Prabowo Laporkan Dugaan Kebocoran Anggaran Rp 500 Triliun, Pelapor Bakal Dilindungi,