Kejati Sumut Lakukan MoU dengan Pelindo Terkait Hukum Perdata dan Tata Usaha: Bukan Baking!

Kepala Kejati Sumut, Fachruddin menegaskan bahwa penandatanganan MoU untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara

Kejati Sumut Lakukan MoU dengan Pelindo Terkait Hukum Perdata dan Tata Usaha: Bukan Baking!
Tribun Medan/Victory Arrival Hutauruk
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Fachruddin melakukan kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Hotel JW Marriott, Medan, Senin (18/3/2019). 

Sementara, Direktur Operasional Pelindo I, Syahputra Sembiring mengungkapkan bahwa pihaknya sangat diuntungkan usai terjalinnya kerjasama antara Pelindo dan Kejaksaan ini.

"Kerjasama seperti ini sudah berjalan lama. Kita lakukan perdua tahun sekali. Memang kita rasakan memberi manfaat yang besar dalam Pelindo dalam bisnis di pelabuhan. Kita dapatkan bantuan hukum misalnya bantunan legal oponion dalam hukum perdata maupun hukum negara," terangnya.

Ia bahkan menjelaskan bahwa usai kesepakatan ini, tingkat penyerapan dana Pelindo dari awalnya 40 persen menjadi 90 persen.

"Kesepakatan ini sangat berjalan dan memperlancar target pencapaian Pelindo I. Dulu tingkat penyerepan bisa 40 persen satu tahun, Tetapi setekah ini, Alhamdulillah kita dari BUMN sampai 80 hingga 90 persen penyerapan Ini hasil kerja kita yang sungguh refleksi dari kordinasi yang sudah baik," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa beberapa kasus sengketa tanah di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun salah satu yang berhasil dimenangkan untuk aset negara atas bantuan Kejaksaan.

"Seperti di Kepri dua tahun lalu, sampai 18-20 meter lahan di pesisir berkat bantuan dari kejaksaan di Tanjungbalai Jarimun akhirnya bisa dikembalikan. Fungsi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negera telah menyelamatkan aset kami, aset tanah yang dikalim pihak lainnya," tuturnya.

Badan Kepegawaian Negara Lakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) 109 ASN Koruptor di Sumut

Tak Ada Sperma dan Bukti Pemerkosaan, Tersangka Ungkap Perbuatannya Terhadap Bidan YL

Syahputra juga menjelaskan bahwa kerjasama ini merupakan lanjutan dari kesepakatan Bersama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Loeke Larasati A bersama Direktur Utama Pelindo 1, Bambang Eka Cahyana di Batam pada Desember 2018 lalu.

Kajati Aceh, Irdham menambahkan bahwa tidak semua proyek dari Pelindo I yang harus dikawal, namun melihat bentuk keuntungan yang bisa didapat negara.

"Saya menambahkan bahwa pada intinya, tidak semua proyek harus dikawal, yang kita-kira mendapatkan hambatan itu yang kita kawal. Yabg terpenting bisa mengembalikan kekayaan negara dan sharing kepada publik dan terekspos dengan baik," tutupnya.

(vic/tribunmedan.com)

Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved