Pemerintah DKI Tidak Paham Program Naturalisasi Anies Baswedan, Kementerian PUPR Mengaku Kebingungan
Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mampu menjelaskan secara komprehensif soal naturalisasi yang dicetuskan Anies.
lihat foto
Sementara untuk normalisasi, kata Basuki, pihaknya ingin program itu terus berlanjut.
Meski yang mengerjakan pelebaran sungai dan pembangunan turap adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun pekerjaan itu sangat tergantung pada Pemprov DKI.
"Tergantung pembebasan lahannya. Tapi kalau programnya ada (kelanjutannya)," kata Basuki.
Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hari Suprayogi mengaku belum memahami konsep naturalisasi Sungai Ciliwung.
Adapun, program naturalisasi sungai merupakan program penataan Ciliwung yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Sebetulnya naturalisasi sendiri saya sendiri belum (tahu) jelas bagaimana, yang saya tangkap (penjelasan) bapak gubernur waktu itu air dimasukkan ke dalam tanah, sebenarnya itu bagus," kata Hari di Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (21/3/2019).
Hari menduga konsep naturalisasi adalah dengan pembuatan sumur-sumur resapan.
Pihaknya mengapresiasi program pembangunan sumur-sumur resapan. Namun, lanjut dia, hal itu belum cukup untuk mengatasi banjir di Jakarta.
Menurut Hari, sumur resapan beserta konservasi daerah aliran sungai (DAS) hanyalah cara nonstruktural dalam mengatasi banjir.
Sementara itu, ia menyebut perlu cara struktural dan kultural dalam mengatasi banjir.
"Saya pikir sumur resapan itu bagus cuma masalah banjir itu tidak mudah diselesaikan dan tidak mungkin hilang seratus persen," ujarnya.(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kementerian PUPR Mengaku Belum Paham Konsep Naturalisasi Sungai"
