Amien Rais Ancam Turunkan Massa Mendemo KPU bila tak Merevisi DPT: Akan Ada People Power

Pemilu memang bagian dari demokrasi, tetapi, demokrasi itu sendiri ada aturan yang harus ditaati.

"Nggak boleh demokrasi ada menang-menangan.

Apa-apa harus rakyat, semua diserahkan ke rakyat, itu tak boleh.

Demokrasi itu ada aturannya," tandas Pramono.

Senada Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, saluran untuk menyelesaikan masalah hasil pemilu adalah melalui mekanisme sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia berharap, mereka yang berniat menggugat hasil pemilu dapat menempuh jalur hukum ke MK.

"Kita berharap semua pihak mempergunakan saluran dan prosedur hukum sebagai mana diatur dalam perundang-undangan," kata Wahyu saat dikonfirmasi, Senin (1/4/2019).

Meski demikian, Wahyu berharap proses pemilu akan berlangsung dengan jujur dan adil.

Seluruh pihak diharapkan dapat berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita pemilu.

"Peserta pemilu diharapkan mengirimkan saksi yang diberi mandat untuk hadir di TPS. Dengan seperti itu kita semua mengawal suara rakyat," ujar Wahyu.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Viryan Azis mengatakan, pihaknya terus melakukan identifikasi terhadap data pemilih yang disebut tak wajar oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Data tak wajar itu mengacu pada 17,5 juta data pemilih yang terkonsentrasi pada tiga tanggal lahir.

"Poin utamanya, KPU tak melakukan pembiaran. KPU tak pernah melakukan pembiaran," kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Mengawali tindak lanjut temuan BPN, KPU melakukan klarifikasi 17,5 juta data pemilih ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Selanjutnya, KPU juga menganalisis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang menjadi acuan KPU menyusun DPT.