Amien Rais Ancam Turunkan Massa Mendemo KPU bila tak Merevisi DPT: Akan Ada People Power

Kemudian, KPU melakukan sampling di 514 kabupaten/kota.

Dari situ, ditemukan bahwa ada lima kelompok data pemilih yang dipersoalkan BPN, yaitu pemilih yang lahir di tanggal 1 Januari, pemilih yang lahir di tanggal 1 Juli, dan lahir 31 Desember.

Ada pula pemilih yang berusia di bawah 17 tahun dan di atas 90 tahun. Seluruh pemilih dengan kategori tersebut adalah benar adanya.

Pemilih kategori ini ditemukan di 2.062 TPS di lima provinsi, dengan jumlah minimal 30 hingga 50 pemilih.

Lima provinsi yang dimaksud ialah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten.

Langkah selanjutnya, KPU melakukan pengecekan seluruh data pemilih di 2.062 TPS untuk memastikan seluruh data benar.

"Itu kita cek semua di 2.062 TPS, bukan 17,5 juta (data yang dilaporkan BPN) ya. Kalau secara teknis kepemiluan nggak mungkin dikerjakan di situasi seperti ini," ujar Viryan.

Namun demikian, Viryan menyebut, data tersebut adalah wajar. Data pemilih ini tidak akan dicoret dari DPT karena merupakan data nyata yang ada wujud orangnya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri, warga negara yang lupa tanggal lahirnya bisa dikategorikan di tiga konsentrasi tanggal.

Pada Pemilu 2014, jumlah pemilih yang terkonsentrasi pada tiga tanggal lahir tersebut justru lebih banyak.

"Lha ini kan kalau dari penjelasan Dukcapil sudah dari tahun 70-an, namun untuk mencegah kecurigaan, kekhawatiran, KPU mengambil langkah untuk mengecek lebih dalam," tutur Viryan.

Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyayangkan pernyataan politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyebut akan menggunakan kekuatan massa jika ada kecurangan pemilu.

Ma'ruf mengatakan seharusnya Amien Rais memahami mekanisme di negara ini. Apalagi dia pernah menjabat sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Pak Amien Rais kan bekas ketua MPR, sudah mengerti cara penyelesaiannya, kok kenapa jadi people power?" kata Ma'ruf di Lapangan Ahmad Yani, Sumenep, Senin (1/4/2019).

Ma'ruf mengatakan hal ini sama saja seperti ancaman.

Jika benar-benar dilakukan, dampak yang ditimbulkan akan panjang.

Gejolak di masyarakat akan sangat sulit dipadamkan.

"Kita jangan tiru negara lain. Kalau itu terjadi, sulit memadamkannya.

Jangan kita biarkan ada gejolak masyarakat, membuat ketakutan, jangan sampai ada," kata dia.

"Kalau ada kecurangan kan bisa dilaporkan, ada mekanismenya.

Enggak perlu ancam- ancam. Jangan lah kita sesama bangsa pakai ancam-ancaman," tambah dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Amien Rais Minta KPU Revisi DPT Pemilu 2019, jika Tidak..." dan "KPU: Pengerahan Massa Tak Akan Ubah Hasil Pemilu"