Butuh 70 tahun Kembalikan Kualitas Air Danau Toba dari Pencemaran Keramba Jaring Apung

Butuh waktu sampai 70 tahun untuk bisa mengembalikan kualitas air Danau Toba karena sudah tercemari.

Butuh 70 tahun Kembalikan Kualitas Air Danau Toba dari Pencemaran Keramba Jaring Apung
TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
Pengunjung memandang Danau Toba yang diselimuti keramba jaring apung (KJA) di Kecamatan Hadanggaol, Kabupaten Simalungun, kemarin. 

TRIBUN MEDAN.com-Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara mengakui butuh waktu lama untuk dapat mengembalikan kualitas air Danau Toba, setelah tercemari oleh Keramba Jaring Apung (KJA). 

Kepala DLH Provinsi Sumatera Utara, Binsar Situmorang mengatakan, butuh waktu sampai 70 tahun untuk bisa mengembalikan kualitas air Danau Toba karena sudah tercemari.

"Kalau untuk menuntaskan masalah pencemaran lingkungan secara cepat atau tuntas itu tidak mungkin karena perlu waktu. Kita lihat hasil penelitian terlebih dahulu, harus butuh waktu sampai 70 tahun ke depan," kata Binsar Situmorang kepada Tribun Medan, Kamis (4/4/2019).

Binsar juga mengatakan, saat ini ada beberapa titik di Danau Toba sudah sangat tercemari akibat kerusakan lingkungan yang terjadi.

"Haranggaol, Pakat, Tiga Ras dan Salbe. Di sana pencemaran dari mulai dari sedang dan sampai terparah memang ada di sana lah," ujarnya.

Menurut penelitian atau pengawasan yang dilakukan oleh timnya menemukan, masyarakat terbanyak memiliki KJA ini.

Gubernur Edy Tak Setuju Ada KJA di Danau Toba tapi Takut Pekerja dan Pemilik Kehilangan Nafkah

Wisatawan Tak Mau Datang ke Haranggaol Akibat Dipenuhi Keramba Jaring Apung

Pengamat Lingkungan Desak Pemprov Sumut Harus Berlakukan Aturan bagi Keramba Jaring Apung

 6 Keputusan Kementerian Kelautan Soal Keramba Jaring Apung di Danau Toba

Karena masyarakat dengan keterbatasan pengetahuannya mengenai pencemaran lingkungan, kata dia, itu yang membuat tidak terkendali.

"Dan KJA milik masyarakat yang terbanyak bukan milik perusahaan. Jadi masyarakat dengan keterbatasan informasi atau pengetahuan tentang KJA itu, inilah membuat kita memang tidak terkendali," ujarnya.

Pemerintah provinsi melalui DLH tidak bisa membatasi jumlah KJA yang ada di perairan itu, karena kewenangan atau kebijakan berada di Kabupaten.

 Akhirnya Terbongkar Penipuan CPNS, 28 Korban Tertipu Miliki Kartu PNS hingga Gubernur Turun Tangan

Kantor Kecamatan Ini Tidak Bisa Layani Perekaman e-KTP, Ini Kata Pejabat Disdukcapil Deliserdang

Pemkab Deliserdang Segera Bagikan 21 Ribu KTP Elektronik yang Dicetak Dirjen Kependudukan Kemendagri

GEMPA HARI INI - Gempa Tektonik Kekuatan Mag 5,0 SR Guncang Talaud Sulawesi tak Berpotensi Tsunami

Binsar Situmorang menyampaikan, pihak Kabupaten harus proaktif lagi untuk rutin memeriksa kondisi air di danau terbesar di Indonesia itu.

"Masyarkat itu izinya dari kepala daerah, bukan dari provinsi. Jadi otomatis harus melalui kabupatennya pro aktif turun ke lapangan memberikan penjelasan dan sosialisasi hingga mendeteksi. Bagaimana kualitas air danau Toba itu saat ini dengan banyaknya KJA," ucapnya.

Kisah Tragis Gadis 11 Tahun, Terombang-ambing di Lautan Selama 4 Hari, Saksikan Keluarganya Dibantai

Kronologi Imam Mesjid Abdul Fattah Tewas Ditusuk, Istri Ungkap Firasat Aneh dan Motif Pelaku

Selanjutnya, Binsar mengatakan, beberapa tempat yang sudah ditetapkan mengalami kerusakan terparah pencemaran lingkungan diketahui juga tidak memiliki izin.

Perempuan Sahabat Jokowi dan Pertiwi Datangkan Sebelas Dokter Cantik Gelar Bakti Sosial

TRIBUNWIKI: 2 Pasar Tradisional di Medan yang Buka Sejak Dini Hari

"Memerlukan penanganan yang serius, jangan sampai tidak terkendali. Mereka itu juga tidak memiliki izin sebetulnya, tetapi itu pihak kabupaten yang langsung mengetahuinya," ucapnya.

(cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved