Breaking News

Pemindahan Ibu Kota Negara

Ibu Kota Baru Jadi Sorotan, Wali Kota Makassar Bilang Jeneponto Layak, Ini 3 Pulau Bocoran Jokowi

Ibu Kota Baru Jadi Sorotan, Wali Kota Makassar Bilang Jeneponto Layak, Ini 3 Pulau Bocoran Jokowi

Editor: Salomo Tarigan
KOMPAS.com/Fabian Januarius Kuwado
Ibu Kota Baru Jadi Sorotan, Wali Kota Makassar Bilang Jeneponto Layak, Ini 3 Pulau Bocoran Jokowi 

TRIBUN-MEDAN.COM - Ibu Kota Baru Jadi Sorotan, Wali Kota Makassar Bilang Jeneponto Layak, Ini 3 Pulau Bocoran Jokowi.

//

Presiden Joko Widodo telah mewacanakan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke kota yang berada di luar pulau Jawa.

Baca: PAN Terbaru, Bara Hasibuan Dukung Jokowi, Drajad Wibowo Ungkap Elite PAN Bahas Sanksi

Baca: 2 Pria Tewas Ngamar di Hotel, Terkuak dari Kontrasepsi, Polisi Curiga 2 Wanita PSK yang Dipesan

Bahkan melalui sosial media, Presiden Jokowi meminta tanggapan dari masyarakat kota mana yang layak menjadi ibu kota negara pengganti Jakarta.

Menurut Jokowi, DKI Jakarta saat ini memikul dua beban sekaligus, sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, juga pusat bisnis.

"Apakah di masa depan kota ini masih mampu memikul beban itu? Banyak negara yang telah memikirkan dan mengantisipasi arah perkembangan negara mereka di masa mendatang dengan memindahkan ibu kota negara.

Contohnya Malaysia, Korea Selatan, Brasil Kazakhstan, dan lain-lain," kata Jokowi dikutip dari akun sosial media Instagram.

Danny Pomanto Paparkan 5 Inovasi Strategis Kota Makassar
Danny Pomanto Paparkan 5 Inovasi Strategis Kota Makassar (ist)

Presiden juga telah menggelar rapat soal pemindahan ibu kota negara, dan tinggal menunggu waktu untuk memilih kota mana yang tepat.

Beberapa kota di Kalimantan dan Sulawesi disebut-sebut menjadi kandidat sebagai calon ibu kota negara.

Dimintai tanggapannya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyebut Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, layak menjadi ibu kota negara.

Ada beberapa alasan wali kota yang juga konsultan tata ruang ini memilih Jeneponto, salah satunya soal tingkat keamanan dari bencana.

Menurut Danny, Sulawesi Selatan, termasuk Jeneponto adalah daerah yang potensi bencana alamnya seperti gempa bumi, tergolong rendah, bahkan bisa dibilang tidak ada.

 "Sekarang kalau kita rancang Indonesia 1000 tahun lagi, ibu kota bukan lagi di Jawa. Di sana banyak gunung api, jika meletus bisa hancur. Indonesia memiliki periodical disaster, dan berdasarkan penelitian, di Sulawesi cukup aman untuk itu," kata Danny yang ditemui di kediamannya, Jl Amirullah, Makassar, Selasa (30/4/2019).

Terkait Jeneponto, lanjut Danny, Ia melihat potensi kabupaten penghasil garam ini masuk kategori, mulai dari kondisi tanah, hingga kedalaman laut.

"Saya bukan bilang Makassar atau Sulsel yah, tapi saya bicara teori geologi. Paling bagus Jeneponto, ketinggian tanah baik, kalau ada tsunami cukup aman. Tanah kurang subur, sehingga tanah tidak mubassir dipakai membangun," ucap wali kota yang akan mengakhiri jabatannya pekan depan ini.

"Tak hanya itu, mau bikin bandara, di sana bisa, lautnya bagus untuk pelabuhan, cukup dalam. Selain itu lokasinya berada di tengah-tengah Indonesia, dari sisi pertahanan bagus. Ini analisis saya, saya punya fata geologinya lengkap," kata Danny.

Selain Sulawesi, beberapa kota di Kalimantan disebut layak jadi pengganti Jakarta sebagai ibu kota negara, namun Danny menyebut kota di sana kurang layak dilihat dari segi lokasi dan keamanan.

"Memang ada dua pulau yang tak ada gempanya, Kalimantan dan Sulsel. Kalimantan bagus, tapi banyak lahan gambut, kalau kebakaran, bisa berasap ibu kota kita. Kedua, cukup dekat perbatasan negara, ini bahaya," pungkasnya.

Meski demikian, Danny mengaku tetap mendukung sepenuhnya daerah manapun yang nantinya dipilih menjadi ibu kota negara. 

(*)

 Ini Bocoran Jokowi, 3 Pulau Calon Lokasi Ibu Kota Baru, Terkuak Alasan Pulau Jawa Terlalu Padat.

//

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji wilayah yang layak untuk menjadi ibu kota baru.

Namun, saat ditanya di mana daerah yang paling potensial, Jokowi menyebut tiga pulau.

Baca: SOSOK Bupati Sri Wahyumi, Muda dan Nyentirik Pernah Hilang Terdampar di Pulau, Terkini Ditangkap KPK

"Bisa di Sumatera tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan, kok di tengah tengah," kata Jokowi usai meninjau pabrik di Tangerang, Selasa (30/4/2019). "Kira-kira itu lah," sambung Jokowi.

Baca: TERBARU SITUNG KPU, Komisioner KPU Bantah Kesalahan Entry Data Situng Ribuan, Minta Bukti BPN

Jokowi mengatakan, pemerintah tak bisa buru-buru memutuskan lokasi Ibu Kota baru. Sebab, banyak hal yang mesti dikaji.

"Ada 3 kandidat tapi memang belum diputuskan kita harus cek dong secara detail meskipun ini tiga tahun ini kita bekerja ke sana bagaimana mengenai daya dukung lingkungan, air, kebencanaan banjir, gempa bumi seperti apa," kata dia.

Baca: SOSOK Bupati Sri Wahyumi, Muda dan Nyentirik Pernah Hilang Terdampar di Pulau, Terkini Ditangkap KPK

Yang pasti, dalam rapat kabinet kemarin Jokowi sudah memutuskan bahwa Ibu Kota baru akan berlokasi di luar Pulau Jawa. Sebab, Jokowi menilai pulau Jawa sudah terlalu padat penduduk.

"Kita ini memiliki 17.000 pulau tapi di Jawa sendiri penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta. Sehingga daya dukung baik terhadap air, baik terhadap lingkungan, baik lalu lintas, semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi," kata dia.

BABAK BARU Ibu Kota Pindah, DPR Dukung Rencana Jokowi, Tanggapan BPN Prabowo-Sandiaga 

Inilah reaksi DPR atas rencana pemerintahan Jokowi memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota.

Baca: BERITA TERKINI Pemecatan PNS Koruptor (pasca-putusan MK) Terakhir 30 April 2019, Stop Gaji Koruptor

Baca: Gegara Video Viral Ungkap Skenario Rusuh 22 Mei, Youtuber Pria Berkacamata Ditangkap, Saimun Lesu

Dia meminta pemerintah untuk belajar dari negara lain yang memisahkan pusat bisnis dan pemerintahan di lokasi berbeda.

"Tetangga kita yang paling dekat saja, Malaysia pemerintahannya di Putrajaya kemudian bisnisnya di Kuala Lumpur. Brazil juga begitu, Australia juga begitu pusat bisnisnya di Sydney kemudian pemerintahannya di tempat lain," ujar Amali ketika dihubungi, Selasa (30/4/2019).

Baca: TERAKHIR 30 April 2019, Batas Akhir Pemecatan PNS Koruptor, Data BKN: Pemrov Sumut 33 Berstatus PNS

 Menurut Amali, idealnya memang harus seperti itu. DKI Jakarta tidak bisa dijadikan pusat bisnis sekaligus pusat pemerintahan. Apalagi kondisi Jakarta yang padat dan macet sudah tidak memadai sebagai Ibu Kota.

"Kita harus belajar dari negara-negara lain yang akhirnya memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnisnya," kata Amali.

Baca juga: Pakar Tata Negara: Mengubah Konstitusi Terkait Pemindahan Ibu Kota Gampang, asalkan..

 Saat ini hal terpenting tinggal keberanian pemerintah untuk memulai rencana itu. Amali berharap hal ini tidak terus menerus menjadi wacana yang terus muncul dan tenggelam.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Presiden Joko Widodo Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas rencana pemindahan ibu kota negara di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/4/19). Menurut Jokowi,gagasan untuk pemindahan ibukota ini sudah lama sekali muncul. Sejak era Presiden Soekarno sampai di setiap era presiden pasti muncul masalah itu, tapi wacana itu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan tidak dijalankan secara terrencana dan matang. Memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan yang matang. Sisi pilihan lokasi yang tepat termasuk memperhatikan aspek geopolitik, geostrategic, kesiapan infrastruktur pendukung, dan pembiayaan, Jokowi pun menyatakan keyakinannya,"Saya meyakini Insya Allah, kalau dari awal kita persiapkan dengan baik." Berikut video pernyataan Jokowi dalam rapat terbatas tersebut. #ibukotapindah #presidenjokowidodo#jokowi(Kompas TV)

Kabar Terbaru Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa, Reaksi BPN Prabowo-Sandi

Rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa yang diembuskan Presiden Jokowi jadi sorotan.

//

Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, menilai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan perihal pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta.

Baca: Gegara Video Viral Ungkap Skrenario Rusuh 22 Mei, Youtuber Pria Berkacamata Ditangkap, Saimun Lesu

Baca: Ferdinand Hutahaean Bantah Nyindir, Tanggapi Siap Presiden Ucapan Anggota TKN Adian Napitupulu

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) tersebut menuturkan bahwa urgensi hingga tujuan dari pemindahan tersebut menjadi poin penting.

"Tadi saya katakan dasar pikir untuk pemindahan itu, termasuk kategori tadi urgensinya dan apa yang dicapai dari pemindahan itu," kata Ferry saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

Baca: Kabar Terbaru Setya Novanto di Restoran Padang, Reaksi KPK dan Jawaban Dirjen Pemasyarakatan

Ferry menilai pemindahan tersebut bukan tidak mungkin terjadi.

Namun, pelaksanaannya membutuhkan perencanaan yang matang dan waktu lama. Bahkan, Ferry mengatakan dibutuhkan waktu hingga puluhan tahun.

"Ini pekerjaan yang paling tidak minimal 15-20 tahun baru bisa mewujudkan. Karena harus menyiapkan," ujarnya.

Selain itu, proses menentukan Ibu Kota yang baru juga membutuhkan pertimbangan yang matang.

Baca: Gegara Video Viral Ungkap Skrenario Rusuh 22 Mei, Youtuber Pria Berkacamata Ditangkap, Saimun Lesu

Baca: Ferdinand Hutahaean Bantah Nyindir, Tanggapi Siap Presiden Ucapan Anggota TKN Adian Napitupulu

Ferry berpandangan, Ibu Kota yang baru perlu memiliki aspek pertahanan serta sumber daya yang cukup.

Jika hal itu benar terjadi, ia mengingatkan bahwa Jakarta tidak boleh dilupakan.

"Kan ada aspek nanti tata ruang pertahanan karena itu adalah sumber pusat pengendali pemerintahan, apakah dari segi tata ruang pertahanan itu memungkinkan, cukup layak, apa dia punya daya tahan ketika ada serangan-serangan," ungkap dia.

Baca: Kabar Terbaru Setya Novanto di Restoran Padang, Reaksi KPK dan Jawaban Dirjen Pemasyarakatan

"Jadi sampe ke jauh-jauh sana, sumber daya ekonomi, sumber daya sosialnya, segala macem, keterkaitan dengan ini. Dan bagaimana kalau nanti sudah pindah meninggalkan Jakarta, Jakarta akan seperti apa," sambung Ferry.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin

Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindahkan ke Luar Jawa, ke Indonesia Timur ?

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa. 

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. 

Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.

Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang.

Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.

Kendati demikian, pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi Ibu Kota baru. 

Bambang mengatakan, untuk memutuskan lokasi ini masih dibutuhkan pembahasan yang panjang.

"Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata dia.

Pembangunan Besar-besaran Tetap Berjalan di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan rencana pemindahan Ibu Kota tak akan membuat pembangunan di DKI berhenti.

Pembangunan akan terus dilakukan agar berbagai permasalahan yang ada di Jakarta bisa teratasi.

"Tadi saya sampaikan juga dalam  rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan," kata Anies usai rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

"Karena PR-nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi, msh jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies.

Menurut Anies, Presiden Jokowi juga setuju bahwa pembangunan di Jakarta akan terus berjalan meski Ibu Kota akan dipindah ke Luar Jawa. Hal itu ditegaskan Presiden di dalam rapat.

"Jadi tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai Ibu Kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," kata dia.  

Baca: SOSOK Bupati Sri Wahyumi, Muda dan Nyentirik Pernah Hilang Terdampar di Pulau, Terkini Ditangkap KPK

Apalagi, Jakarta juga akan tetap menjadi pusat bisnis apabila nantinya Ibu Kota sudah berpindah. Jadi, yang dipindahkan ke Ibu Kota baru hanya lah pusat pemerintahan saja.

"Tapi yang menyangkut perdagangan, investasi, perbankan, masih tetap di Jakarta," kata Anies.

Anies sebelumnya memang sempat mengajukan proyek infrastruktur dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana, Selasa (19/3/2019) lalu. Nilai proposal yang dibawa Anies mencapai Rp 571 triliun.

"Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui. Bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp 571 Triliun," kata Anies usai menjajal kereta moda raya terpadu (MRT) bersama Jokowi di Stasiun Bundaran HI, Selasa siang.

Dalam sidang pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan rincian dari sembilan infrastruktur yang didukung olehnya.

Berikut infrastruktur yang dimaksud:

- Pengembangan jaringan rel kereta moda raya terpadu (MRT) menjadi 223 kilometer senilai Rp 214 triliun

- Pengembangan jaringan rel kereta light rail transit (LRT) menjadi 116 kilometer senilai Rp 60 triliun  

- Pengembangan panjang rute Transjakarta menjadi 2.149 kilometer senilai Rp 10 triliun

- Pembangunan jaringan rel elevated looplinesepanjang 27 kilometer senilai Rp 27 triliun

- Penyediaan permukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30 persen) senilai Rp 90 triliun  

- Peningkatan cakupan air bersih hingga 100 persen penduduk DKI senilai Rp 27 triliun

- Peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81 persen penduduk DKI senilai Rp 69 triliun

- Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit senilai Rp 4 triliun

- Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun  

Baca: TERBARU www.kpu.go.id Hasil Real Count Tadi Pagi, Perolehan suara Jokowi dan Prabowo, Update KPU

Baca: 2 Pria Tewas Ngamar di Hotel, Terkuak dari Kontrasepsi, Polisi Curiga 2 Wanita PSK yang Dipesan

Ibu Kota Baru Jadi Sorotan, Wali Kota Makassar Bilang Jeneponto Layak, Ini 3 Pulau Bocoran Jokowi

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Wali Kota Makassar Sebut Jeneponto Cocok Jadi Ibu Kota RI, dan  tribun medan

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved