KPU Ungkap Demo tak Ubah Hasil Pemilu kecuali Ada Data, BPN Prabowo-Sandi Ungkap Dugaan Kecurangan

TRIBUN-MEDAN.COM - KPU Ungkap Demo tak Ubah Hasil Pemilu kecuali Ada Data, BPN Prabowo-Sandi Ungkap Dugaan Kecurangan.

//

Komisioner KPU RI Viryan Azis mengira banyaknya aksi demonstrasi massa yang dialamatkan ke KPU dan Bawaslu tidak akan mengubah apapun.

Baca: PENERIMAAN CPNS 2019 TERBARU, Menpan-RB Ungkap 100 Ribu Lowongan, Juni Ini Seleksi Pegawai P3K/PPPK

Baca: KISAH HARU, Artis Cantik Cinta Penelope, Dicerai Suami Usai Mengidap Kanker, Pasrah Ingat Kematian

Baca: KISAH Kivlan Zen, Purn TNI Pengagas People Power, Sebut SBY Licik hingga Dicegah ke Luar Negeri

Demonstrasi massa juga tidak bisa mengubah sesuatu yang sudah ditetapkan berdasarkan hukum.

Bila ada pihak-pihak yang berdemo menyerukan adanya praktik kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, seharusnya mereka turut melampirkan bukti data yang dimiliki.

Mendemonstrasikan data lebih berguna, dibanding demonstrasi massa.

"Jadi kalau mau ada yang demonstrasi massa tidak tepat. Yang lebih tepat sekarang itu yang dibutuhkan demonstrasi data. Demonstrasi massa tidak akan menyelesaikan masalah. Seberapa pun banyak massa yang turun dalam demo-demo, tidak akan merubah hasil Pemilu. Kecuali ada data yang didemokan, disampaikan," kata Viryan Azis di KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Data-data yang dimiliki, nantinya bisa didemonstrasikan lewat ranah rapat pleno terbuka.

Rapat pleno menjadi tempat untuk mengkonfrontir apakah data-data tersebut absah atau tidak.

"Kalau pernyataan-pernyataan itu kan tidak bisa. Ini kan demokrasi, proseduralnya demikian," ujar dia.

Hal itu dirasa penting sebab jika hanya menyampaikan tudingan kecurangan.

Namun, sekedar lewat pernyataan tanpa dibarengi bukti dan pelaporan, maka pernyataan hanya sekedar kata-kata saja.

"Dugaan-dugaan itu harus dikonfirmasi secara langsung di forum yang memang disediakan, yaitu forum rapat pleno berbuka secara berjenjang," katanya.

Lapor kecurangan Pemilu

Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Ahmad Hanafi Rais mendatangi kantor Bawaslu RI, sekitar pukul 11.00 WIB.

Ia yang ditemani ketua BPN Prabowo-Sandi Joko Santoso dan Direktur hukum dan advokasi BPN Sufmi Dasco, melaporkan satu dari 5 laporan terkait dugaan kecurangan pemilu 2019, yakni laporan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tentang keterlibatan ASN dalam pilpres.

"Kita melaporkan berbagai macam dugaan kecurangan ke Bawaslu terkait pilpres 2019. Ini laporan pertama kita yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang disifatnya TSM," ujar Hanafi yang ditemui di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Caleg DPR RI dari PAN ini menuturkan, ada dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di 23 wilayah provinsi di Indonesia.

"Pelanggaran kepala daerah dan ASN ditemukan di 23 provinsi dari 34 provinsi, artinya lebih dari 50 persen. Sehingga tim kita ingin Bawalsu untuk bertindak jujur, dan obyektif. Bahkan ada indikasi sangat kuat untuk meminta tidak netral di salah satu menteri termasuk kepala daerah," ujar Hanafi.

Dirinya berharap, Bawaslu dapat menindaklanjuti laporan tersebut agar mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

"Sekarang kita laporkan kemudian ditindaklanjuti Bawaslu dan kita harap Bawaslu sebagai bagian penyelengara pemilu ini. Bawaslu bisa bertindak jujur dan adil, karena di situ semua harapan masyarakat Indonesia," harap dia.

Akan laporkan bertahap

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan, laporan terkait dugaan kecurangan pemilu 2019 ke Bawaslu akan dilakukan bertahap.

"Bertahap setiap minggu," ujar Andre saat dihubungi Tribun, Jumat (10/5/2019).

Sebelumnya, Andre mengatakan, pada Jumat (10/5/2019) siang, pihak BPN Prabowo-Sandi membawa 5 laporan.

Pertama, laporan TSM tentang penggiringan opini oleh kpu sebagai penyelenggara pemilu untuk kemenangan paslon 01.

Kedua, laporan TSM tentang keterlibatan ASN untuk kemenangan Paslon 01.

Ketiga, laporan TSM tentang kecurangan yg terkait dengan C1 untuk kemenangan Paslon 01.

Keempat, laporan TSM tentang Penyelenggaraan Pemilu luar negri untuk kemenangan Paslon 01.

Kelima, laporan TSM tentang pengkondisian pengunaan logistik untuk sebagai media kecurangan dalam memenangkan paslon 01.

Namun, seperti yang diketahui, Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Hanafi Rais, hanya melaporkan 1 dugaan kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tentang keterlibatan ASN dalam pilpres 2019.

Hanafi datang ditemani ketua BPN Prabowo-Sandi Joko Santoso dan Direktur hukum dan advokasi BPN Sufmi Dasco.

"Yang dilaporan baru 1 kasus. Laporan TSM tentang keterlibatan ASN untuk kemenangan Paslon 01," kata Andre.

Baca: KISAH HARU, Artis Cantik Cinta Penelope, Dicerai Suami Usai Mengidap Kanker, Pasrah Ingat Kematian

Baca: BEDA Pengakuan Dosen Ditangkap Polisi dan Klarifikasi Rektor Unpas, Fakta Tersangka Ujaran Kebencian

Baca: PENERIMAAN CPNS 2019 TERBARU, Menpan-RB Ungkap 100 Ribu Lowongan, Juni Ini Seleksi Pegawai P3K/PPPK

KPU Ungkap Demo tak Ubah Hasil Pemilu kecuali Ada Data, BPN Prabowo-Sandi Ungkap Dugaan Kecurangan

(Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respons Tudingan Kecurangan, KPU: Dibanding Demonstrasi Massa, Lebih Baik Demonstrasi Data)