TERUNGKAP Tata Kelola Program MBG Diisi Sekeluarga, Mulai dari Anak, Ponakan, Istri, sampai Besan

TRIBUN-MEDAN.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menjadi sorotan tajam dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Salah satu anggota Komisi IX DPR RI, Muazim Akbar, mengungkapkan temuan mencengangkan terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana program MBG di lapangan.

Muazim menyebut bahwa terdapat SPPG yang diisi oleh sekeluarga pemilik dapur MBG.

Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025), ia menyatakan, "Saya lihat ada juga salah satu SPPG itu yang merekrut anaknya, ponakannya, istrinya, besannya, sepupunya." 

Menurutnya, dari total 47 anggota SPPG tersebut, seluruhnya merupakan kerabat pemilik dapur.

Meski demikian, Muazim juga mengapresiasi beberapa SPPG yang dikelola secara profesional, seperti dapur MBG yang dikelola koperasi kepolisian di Bali.

Dari 47 anggota SPPG di sana, 21 direkrut dari Jawa, menunjukkan bahwa rekrutmen tidak terbatas pada warga sekitar.

"Yang direkrut oleh koperasi kepolisian itu yang betul-betul sudah luar biasa, yang bisa masaknya, yang ngatur masaknya berapa jam dan sebagainya, itu dia memang profesional," ujarnya.

Tantangan SDM dan Perlunya Pelatihan

Muazim menekankan pentingnya pelibatan warga sekitar dalam pelaksanaan MBG, namun juga mengingatkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi pertimbangan.

"Kalau SDM-nya terbatas untuk masak dia nggak paham apa-apa, itu juga yang perlu kita pikirkan," katanya.

Ia mendorong agar anggota SPPG, selain tiga orang yang dikontrak oleh BGN, mendapatkan pelatihan khusus.

Menurutnya, menyiapkan makanan dalam jumlah besar bukan tugas mudah dan berisiko tinggi terhadap keamanan pangan.

"Karena yang namanya memberikan makanan siap saji lebih dari sekian jam itu sudah ada potensi keracunan," tegasnya.

Dampak Keracunan dan Tindakan Pemerintah

Program MBG telah menyebabkan ribuan orang mengalami keracunan.

Kepala BGN, Dadan Hidayana, melaporkan bahwa hingga 30 September 2025, terdapat lebih dari 6.457 orang terdampak.