JAWABAN Menkominfo Pembatasan Internet di Papua Sampai Kapan, Tanggapan Panglima OPM Goliath Tabuni

JAWABAN Menkominfo Pembatasan Internet di Papua Sampai Kapan, Tanggapan Panglima OPM Goliath Tabuni

TRIBUN-MEDAN.COM - JAWABAN Menkominfo Pembatasan Internet di Papua Sampai Kapan, Tanggapan Panglima OPM Goliath Tabuni.

//

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara menyebutkan, pembatasan internet di Papua akan diakhiri apabila situasinya semakin kondusif.

Baca: Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan Sebut Jimmy Harefa Korban Pembunuhan, Ditemukan Luka Benda Tumpul

"Mudah-mudahan kalau makin kondusif ya sudah (pembatasan berakhir)," ujar Rudiantara di area Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca: TERUNGKAP Kelihaian Prada DP Susun Rencana Pembunuhan Sang Pacar Vera Oktaria, Ini Jabaran Oditur

Ia mengatakan, jika pembatasan berlangsung lama, kata dia, operator akan merugi walaupun pembatasan ini untuk kepentingan nasional.

Ia juga memastikan, pembatasan internet itu tidak dilakukan di seluruh wilayah Papua. Pembatasan hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu di Papua.

"Yang pasti yang ada keramaian dan pasti di lapangan (lokasi tertentu), yang pasti kalau ada keramaian sudah pasti (dibatasi)," kata dia.

Sebab, kata dia, pihaknya selalu menerima informasi apabila ada kericuhan di lokasi tertentu.

"Teman-teman sudah menyiapkan begitu terjadi langsung dilakukan (pembatasan)," kata dia.

Baca: Forkopimda Asahan dan PT Lonsum Sepakat Jaringan Listrik PLN di Bukit Kijang Segera Dibangun

Kemenkominfo memblokir layanan data telekomunikasi di wilayah Papua dan Papua Barat mulai Rabu (21/8/2019).

Pemblokiran ini berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Namun, langkah Kemenkominfo ini menuai pro dan kontra dari masyarakat.

Reaksi Panglima OPM.

//

Kerusuhan di Papua dan Papua Barat khususunya di Manokwari dan Fakfak terus memanas.

Baca: WHATSAPP TERKINI: Fitur Baru Lebih Menarik, Cara Unduh Facebook Messenger Stiker di Whatsapp (WA)

Baca: Pengakuan Pembunuh Driver Online, Korban Tewas Dicekik, Awal tak Berniat Membunuh - 6 Fakta Pelaku

Aksi pembakaran terlihat disejumlah tempat mulai dari Gedung DPRD hingga sejumlah pasar di Papua dan Papua Barat.

Massa demonstran membakar sejumlah kios di pasar Fakfak dan jalan menuju pasar.

Kepala Bidang Humas Polda Papua, AKBP Mathias Krey mengatakan aparat kepolisian dan TNI sudah berada di lokasi demonstrasi untuk melakukan pengamanan.

"Anggota Brimob dijadwalkan dikirim ke Fakfak untuk membantu mengamankan wilayah tersebut," katanya saat dihubungi dari Jayapura, Papua.

Melansir dari Kompas, polisi mengatakan kerusuhan di Fakfak terkait dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, di kantor Dewan Adat.

Pada saat itu, massa sedang berada di kantor Dewan Adat untuk berdiskusi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Baca: WIRANTO - BIN SInggung Aktor di Balik Kerusuhan Papua, Alasan Wiranto Terbang ke Papua Malam Hari

Baca: HOTMAN PARIS TERKINI -Setelah Dilapor, Farhat Abbas Singgung Hotman Paris tak Tahu Balas Budi, Video

"Pas di Forkopimda, mereka menaikkan bendera Bintang Kejora, bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat), organisasi papua merdeka, ada beberapa bendera lah," kata Kapolres Fakfak AKBP Deddy Foures Millewa ketika dihubungi wartawan, Rabu.

Awalnya, massa berunjuk rasa memprotes tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Ketika pengunjuk rasa ingin merusak sejumlah obyek vital, aparat keamanan berupaya mencegah hal tersebut.

Dok Istimewa via Kompas.com

"Setelah dia orasi di situ, mereka mau merusak objek vital di bandara, kantor DPRD, dan di kantor bupati, tapi kita halangi akhirnya mereka ngerusak pasar," ungkap Deddy.

Pasar Thumburuni, Kabupaten Fakfak, papua Barat, dibakar oleh massa yang melakukan aksi protes terhadap dugaan rasisme yang diterima mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur (21/08/2019)

Akan tetapi, pengunjuk rasa justru merusak, bahkan membakar Pasar Thumburuni.

"Setelah dia orasi di situ, mereka mau merusak objek vital di bandara, kantor DPRD, dan di kantor bupati, tapi kita halangi akhirnya mereka ngerusak pasar," ungkap Deddy.

Kemudian massa pengunjuk rasa bergerak menuju kantor Dewan Adat dan ada oknum yang mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Massa pun sempat memaksa bupati untuk memegang bendera Bintang Kejora, tetapi tidak dilakukan.

Masyarakat lain yang melihat pemaksaan tersebut merasa kecewa.

"Bupati dipaksa (memegang bendera), ada masyarakat yang lihat, 'Bupati kita kok digitukan'," tutur dia.

Kemudian, ada sekelompok orang yang menamakan diri Barisan Merah Putih dan meminta bendera Bintang Kejora diturunkan.

Namun, massa tidak mau menurunkan bendera Bintang Kejora dan malah melempari kantor Dewan Adat dengan batu.

"Mereka minta bendera diturunkan, tetapi tidak diturunkan, malah yang dari kelompok Organisasi Papua Merdeka melempar, ya sudah mereka (warga) terpancing," ujar Deddy.

Saat ini, aparat kepolisian mengungkapkan bahwa situasi di daerah tersebut sudah kondusif.

Buntut dari kerusuhan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menutup akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat pada Rabu (21/8/2019).

Keputusan ini diambil setelah pihak Kominfo berkoordinasi dengan penegak hukum dan instansi terkait, dengan alasan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan di sana.

Melalui keterangan resminya, Kementerian Kominfo menyatakan telah memblokir penuh akses internet di Papua dan Papua Barat mulai 21 Agustus 2019.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana tanah Papua kembali kondusif dan normal," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu.

Ini adalah kedua kalinya Kemenkominfo melakukan intervensi terhadap akses komunikasi dan internet di Papua pasca kerusuhan yang pecah di Manokwari, Papua Barat.

Pihak Kominfo pun tidak menjelaskan sampai kapan pemblokiran ini akan dilakukan, Ferdinandus hanya menegaskan bahwa pemblokiran ini dilakukan hingga situasi normal.

Sebelumnya Kominfo juga melakukan pembatasan akses internet dengan memperlambat lalu lintas data di wilayah Papua.

Alasannya, Kominfo ingin mencegah menyebarnya hoaks yang bisa memperkeruh suasana di sana.

Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-Organisasi Papua Merdeka (OPM) Goliath Tabuni turut mengomentari pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat. 

Hal ini seperti dikutip Gridhot.ID dari akun Twitter @goliathtabuni pada Kamis (22/8 2019) yang mengunggah sebuah postingan mengomentari pemberitaan media online.

"Sangat jahat menutupi kejahatan Terhadap rakyat #WestPapua

Indonesia sudah kehilangan akal sehat," tulis @goliathtabuni seperti dikutip Gridhot.ID. 

Twitter/@goliathtabuni

Unggahan Twitter Goliath Tabuni

grid.hot.id dan tribun jambi

tautan asal kompas.com