Pascakerusuhan Kodim Manokwari Dipimpin Kolonel dan Warga Fakfak Aksi Bela NKRI Tolak OPM

“Kita di Fakfak juga merasakan sakit yang sama atas hal-hal yang terjadi di Surabaya dan Malang. Namun pernyataan sikap itu jangan dilakukan dengan berbuat anarkis, membakar fasilitas umum, dan juga dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora, karena hal tersebut sangat merugikan semua masyarakat yang ada di Kabupaten fakfak,” ucap Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakfak, Rahman Fatur.

"Kami masyarakat Kabupaten Fakfak menolak keras terhadap keberadaan OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan juga kelompok-kelompok separatis lainnya di Kabupaten Fakfak," tegasnya.

Seruan Aksi Bela NKRI tersebut merupakan wujud penolakan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Fakfak, baik putra daerah maupun pendatang, terhadap aksi yang sudah mengarah kepada makar atau upaya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Masyarakat Kabupaten Fakfak, khususnya putra daerah juga merasa tersakiti terhadap kata tidak wajar yang diucapkan oknum warga masyarakat di Jawa Timur, sehingga masyarakat Kabupaten Fakfak meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) dan Kepolisian RI untuk menyampaikan tuntutannya kepada Presiden RI di Jakarta.
Tuntutan tersebut adalah:

(1) Meminta Polri segera menangkap pelaku pembakaran dan perusakan fasilitas umum, yang menjadi objek vital perputaran roda perekonomian di Kabupaten Fakfak, yakni Pasar Tambaruni;

(2) Meminta Polri segera menangkap pelaku pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Kantor Dewan Adat Mbaham Matta;

(3) Meminta kepada Polri segera menangkap otak/provokator dibalik aksi 21 Agustus 2019, yang telah mengakibatkan konflik sosial di Kabupaten Fakfak; dan

(4) Meminta pihak Pemda dan Polri, agar menyampaikan tuntutan mereka kepada Presiden RI untuk menangkap oknum masyarakat yang menjadi provokator (mengucapkan kata ‘Monyet’, yakni Ibu Susanti), yang telah menimbulkan kekacauan di Papua dan Papua Barat.

Rohaniawan Franz Magnis Suseno menegaskan bahwa Papua tidak sama dengan Timor Timur (kini bernama Timor Leste) yang merdeka pada 2002.

Hal tersebut disampaikan Franz dalam konferensi pers tentang Papua dari Gerakan Suluh Kebangsaan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

Frans Magnis Suseno Ingatkan Papua bukan Timor Timur 

Franz yang semula merupakan warga negara Jerman dan sudah berstatus sebagai WNI sejak tahun 1977 itu menyerukan agar Organisasi Papua Merdeka (OPM) menghentikan pendekatan bersenjata mereka.

Menurut dia, hal tersebut tidak mempunyai masa depan dan hanya akan menambah pembunuhan serta kematian yang merugikan Papua.

"Papua bagian sah dari Indonesia tetap akan jadi bagian sah dari Indonesia. Jangan kira Papua sama dengan Timor Timur," ujar dia seperti dilansir kompas.com, Jumat (23/8/2019).

Ia mengatakan, Papua adalah bagian dari Indonesia, sehingga jika ada persoalan seperti saat ini, harus dicari jalan keluar demi persatuan.