Pascakerusuhan Kodim Manokwari Dipimpin Kolonel dan Warga Fakfak Aksi Bela NKRI Tolak OPM

Pascakerusuhan Kodim Manokwari Dipimpin Kolonel dan Warga Fakfak Aksi Bela NKRI Tolak OPM  

TRIBUN-MEDAN.COM - Beberapa hari setelah dilanda rusuh protes ujaran rasis pada mahasiswa Papua, TNI merealisasikan peningkatkan status Kodim 801/Manokwari dari tipe B menjadi tipe A yang dipimpin kolonel.

Peningkatan status Kodim 801/Manokwari menjadi tipe A diiringi dengan pergantian Komandan Kodim (Dandim) dari Letkol Inf Hendriek Paulus Mote kepada Kolonel Inf Juniras Lumban Toruan SSos MSi, bertempat di Makodim 1801/Manokwari, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Jumat (23/8/2019).

''Kami mohon bantuan pemerintah daerah, Polri, dan seluruh komponen masyarakat untuk bisa bahu-membahu bersama Kodim 1801/Manokwari, agar Kodim mampu melaksanakan tugas pokoknya dan berperan aktif mendukung pembangunan daerah, guna meningkatkan ketahanan negara dan kesejahteraan masyarakat di wilayah binaannya,” ujar Panglima Kodam (Pangdam) XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau dalam amanat tertulis yang dibacakan Kepala Staf Kodam (Kasdam) Brigjen TNI H Dedi Sambowo.

Baca: Sejak Jaman Soeharto hingga Jokowi, Kampung di Langkat Ini Kekurangan Air Bersih, Ini Harapan Warga

Baca: Ustadz Abdul Somad (UAS) Batal Gelar Tausiah di Siantar, Panitia Sebut Ini Penyebabnya

Baca: Usai Hitung Ulang, Perolehan Suara Gerindra di Humbahas Berkurang

Menurut Pangdam, sertijab Dandim 1801/Manokwari dari pejabat lama yang berpangkat letnan kolonel (Letkol) ke pejabat baru berpangkat Kolonel, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kasad Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Peningkatan Status 36 Kodim Tipe B Menjadi Tipe A Jajaran TNI AD dan Keputusan Kasad Nomor Kep/618/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan/Kesatuan di Lingkungan Angkatan Darat.

“Pejabat Dandim 1801/Manokwari kini berpangkat Kolonel, termasuk staf jajarannya akan menyesuaikan pangkatnya,” ujar Pangdam Kasuari.

Kepada pejabat Dandim yang baru, Pangdam berpesan agar segera beradaptasi dan berkiprah di lingkungan Kodim 1801/Manokwari, mengembangkan inovasi dan kreativitas, sekaligus berharap agar Dandim mampu memelihara dan meningkatkan kemajuan yang telah dirintis dan dicapai oleh para pejabat Dandim sebelumnya.

Baca: Kejanggalan Surat Wasiat dan Selendang Merah dekat Lia Yulrifa, Sang Ibu Histeris Putrinya Pergi

“Kembangkan inovasi dan kreativitas dalam setiap tugas, guna menemukan berbagai terobosan dalam menciptakan soliditas dan sinergitas dengan aparat terkait, baik Pemda maupun Polri, yang mampu memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Kodam XVIII/Kasuari,” pesan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau.

Seruan Aksi Bela NKRI

Sekitar 1000-an orang warga masyarakat mengikuti Seruan Aksi Bela NKRI di panggung terbuka Jl. Dr. Salasa Namudat Reklamasi Jalan Baru, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Jumat (23/8/2019).

Aksi ini dikoordinir Rahman Fatur (Ketua HMI Kabupaten Fakfak) dan Zulhaida Kalsum Rengen, dihadiri Dandim 1803/Fakfak Letkol Inf Yatiman, A.Md, Kapolres Fakfak AKBP Deddy Faury Millewa S.Ik, para Kapitan, kepala suku, tokoh masyarakat, dan tokoh Paguyuban/Kerukunan tersebut, para Kapitan, perwakilan etnis dan suku.

Mereka naik ke atas panggung sebagai simbol persatuan dan kesatuan yang ada di Kabupaten Fakfak dan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, serta dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.

Dalam orasinya, Rahman Fatur mengatakan, Seruan Aksi Bela NKRI digelar sebagai bentuk pernyataan sikap dan wujud persatuan warga masyarakat Fakfak.

“Kita hadir saat ini merupakan wujud persatuan kita masyarakat kabupaten Fakfak, dari sabang sampai Merauke,” kata Rahman Fatur.

Ia pun menegaskan, warga masyarakat Fakfak juga merasa kecewa dan tersakiti atas peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Malang, namun ia berharap kekecewaan tersebut tidak dilampiaskan dalam bentuk tindakan anarkis.

“Kita di Fakfak juga merasakan sakit yang sama atas hal-hal yang terjadi di Surabaya dan Malang. Namun pernyataan sikap itu jangan dilakukan dengan berbuat anarkis, membakar fasilitas umum, dan juga dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora, karena hal tersebut sangat merugikan semua masyarakat yang ada di Kabupaten fakfak,” ucap Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakfak, Rahman Fatur.

"Kami masyarakat Kabupaten Fakfak menolak keras terhadap keberadaan OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan juga kelompok-kelompok separatis lainnya di Kabupaten Fakfak," tegasnya.

Seruan Aksi Bela NKRI tersebut merupakan wujud penolakan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Fakfak, baik putra daerah maupun pendatang, terhadap aksi yang sudah mengarah kepada makar atau upaya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Masyarakat Kabupaten Fakfak, khususnya putra daerah juga merasa tersakiti terhadap kata tidak wajar yang diucapkan oknum warga masyarakat di Jawa Timur, sehingga masyarakat Kabupaten Fakfak meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) dan Kepolisian RI untuk menyampaikan tuntutannya kepada Presiden RI di Jakarta.
Tuntutan tersebut adalah:

(1) Meminta Polri segera menangkap pelaku pembakaran dan perusakan fasilitas umum, yang menjadi objek vital perputaran roda perekonomian di Kabupaten Fakfak, yakni Pasar Tambaruni;

(2) Meminta Polri segera menangkap pelaku pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Kantor Dewan Adat Mbaham Matta;

(3) Meminta kepada Polri segera menangkap otak/provokator dibalik aksi 21 Agustus 2019, yang telah mengakibatkan konflik sosial di Kabupaten Fakfak; dan

(4) Meminta pihak Pemda dan Polri, agar menyampaikan tuntutan mereka kepada Presiden RI untuk menangkap oknum masyarakat yang menjadi provokator (mengucapkan kata ‘Monyet’, yakni Ibu Susanti), yang telah menimbulkan kekacauan di Papua dan Papua Barat.

Rohaniawan Franz Magnis Suseno menegaskan bahwa Papua tidak sama dengan Timor Timur (kini bernama Timor Leste) yang merdeka pada 2002.

Hal tersebut disampaikan Franz dalam konferensi pers tentang Papua dari Gerakan Suluh Kebangsaan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

Frans Magnis Suseno Ingatkan Papua bukan Timor Timur 

Franz yang semula merupakan warga negara Jerman dan sudah berstatus sebagai WNI sejak tahun 1977 itu menyerukan agar Organisasi Papua Merdeka (OPM) menghentikan pendekatan bersenjata mereka.

Menurut dia, hal tersebut tidak mempunyai masa depan dan hanya akan menambah pembunuhan serta kematian yang merugikan Papua.

"Papua bagian sah dari Indonesia tetap akan jadi bagian sah dari Indonesia. Jangan kira Papua sama dengan Timor Timur," ujar dia seperti dilansir kompas.com, Jumat (23/8/2019).

Ia mengatakan, Papua adalah bagian dari Indonesia, sehingga jika ada persoalan seperti saat ini, harus dicari jalan keluar demi persatuan.

OPM merupakan gerakan separatis yang mengedepankan kekerasan dan berupaya agar Papua bisa merdeka dari Indonesia.

"Papua juga bisa diberikan perlakuan-perlakuan yang diharapkan," kata dia.

"Bagi saya yang jadi pertanyaan, sudah hampir 60 tahun Papua dan Papua Barat selalu jadi bagian di bawah pemerintah Indonesia kok tetap belum damai?" lanjut dia.

Menurut Franz, masyarakat Papua merasa tak dianggap sehingga insiden rasisme yang terjadi di Surabaya berujung pada kerusuhan.

"Mereka sering merasa tidak dianggap dan itu terlihat dalam security approach.

Kalau ada kerusuhan di Papua, selalu banyak orang tewas daripada di tempat lain.

Mereka merasa bahwa mereka tak dianggap," ujar dia.

Adapun dalam konferensi pers tentang Papua dari Gerakan Suluh Kebangsaan tersebut, dihadiri sejumlah tokoh bangsa.

Mereka antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Cendekiawan Muslim Quraish Shihab, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Rektor UIII Komarudin Hidayat, putri Presiden Keempat RI Gus Dur Alisa Wahid, Achmad Suaedy, Simon Morin, Romo Beny Susetyo dan Romo Franz Magnis Suseno, hingga istri Gus Dur Shinta Nuriyah Wahid.

(*)

#Pascakerusuhan Kodim Manokwari Dipimpin Kolonel dan Warga Fakfak Aksi Bela NKRI Tolak OPM