Sihar Sitorus Center Minta Edy Rahmayadi Tak Buat Wacana yang Menimbulkan Keresahan di Masyarakat

Mengingatkan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, supaya bijak dalam melemparkan wacana maupun kebijakan ke publik.

Sihar Sitorus Center Minta Edy Rahmayadi Tak Buat Wacana yang Menimbulkan Keresahan di Masyarakat
TRIBUN MEDAN/SATIA
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ditemui usai salat di Masjid Agung Medan, Kamis (22/8/2019. 

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Umum Sihar Sitorus Center (SSC), Charles Panjaitan, mengingatkan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, supaya bijak dalam melemparkan wacana maupun kebijakan ke publik.

Agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya masyarakat di Kawasan Danau Toba.

“Kami mengingatkan bapak Edy, Gubernur Sumut, supaya membuat kebijakan itu jangan menabrak aturan dan peraturan, yang berdampak menimbulkan keresahan di masyarakat yang berpotensi terjadinya perpecahan,” kata Charles Panjaitan, Selasa 3 September 2019..

Adalah kebijakan yang dilempar Edy ke publik yang menuai polemik dan keresahan terkait penataan hewan berkaki empat agar tidak sembarang dipotong di tempat umum di Kawasan Danau Toba dan pengembangan wisata halal, seperti mendirikan masjid di Kawasan Danau Toba.

Alasan Edy membuat kebijakan itu karena sekitar 45 persen wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Danau Toba berasal dari negara muslim, seperti Brunai Darussalam, Malaysia.

Dikatakan Charles, bahwa menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pasal 2 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Suasana pertemuan Sihar Sitorus Center dengan DPC PDI Perjuangan Labusel, Senin (25/2/2019)
Suasana pertemuan Sihar Sitorus Center dengan DPC PDI Perjuangan Labusel, Senin (25/2/2019) (Tribun Medan)

Oleh karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Gubernur, Perda Propinsi, Peraturan Bupati, Perda Kabupaten serta Peraturan Desa yang menggunakan nomenklatur hukum agama tertentu, seperti istilah Halal-Haram.

Bahkan terkait UUD NRI Tahun 1945 pasal 28i (3) mengenai “hak asasi, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional setempat.”

Yang dalam hal ini didaerah Kawasan Danau Toba sudah menjadi adat turun temurun dikenal adanya istilah Parsubang.

Parsubang tradisi masyarakat Batak (Kristen) ini baik dalam pernikahan, dan kematian, merupakan bentuk interaksi sosial masyarakat dan memberikan kontribusi mencegah perpecahan masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved