News Video

Minimal Anggota Dewan yang Hadir, Paripurna Pembahasan APBD Perubahan 2019 Gagal Lagi

Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman mengetok palu untuk kedua kalinya yang menyatakan bahwa rapat kembali diskors.

Minimal Anggota Dewan yang Hadir, Paripurna Pembahasan APBD Perubahan 2019 Gagal Lagi
TRIBUN MEDAN/SATIA
Suasana rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu (4/9/2019). 

Anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP Sutrisno Pangaribuan mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan
sidang paripurna dengan agenda pengambilan keputusan bersama DPRD dan Gubernur Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Rapat yang membahas tentang Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara 2019 itu, kata Sutrisno telah diselenggarakan Selasa 27 Agustus 2019 lalu.

Menurut Sutrisno, Ketua DPRD sepenuhnya telah menunjukkan martabat dengan mematuhi tata tertib DPRD dan PP No.12 Tahun 2018.

"Ketua DPRD telah melaksanakan sesuai pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota," ujarnya, (2/9/2019).

Pada tatib tersebut, kata Sutrisno sesuai pasal 97 ayat (5) Apabila setelah penundaan kuorum belum juga terpenuhi, sehingga rapat tidak dapat mengambil keputusan maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi.

Dikatakan Sutrisno, setelah mendapat tanggapan dari peserta sidang , Ketua DPRD Sumut dengan tegas, lugas, mengetuk palu secara sah dan menyerahkan dokumen RAPBD Perubahan Provinsi Sumatera Utara TA.2019 tanpa persetujuan bersama kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Maka seluruh Anggota DPRD hanya akan membahas Ranperda APBD TA.2020 pada Kamis 12 September 2020 mendatang," ungkapnya.

Sayangnya, kata Sutrisno menjelaskan, pada sidang yang akan digelar Rabu 4 September 2019 mendatang dijadwalkan pembahasan kembali Ranperda yang telah diserahkan ke Kemendagri tersebut.

"Surat undangan untuk Sidang Paripurna tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD. Ketua DPRD telah menutup pembahasan Ranperda APBD Perubahan TA.2019, beliau juga hendak membukanya kembali," ungkapnya.

Sutrisno mengatakan, usai konsultasi dengan piha Kemendagri, bahwa persetujuan dapat dilakukan sebelum akhir september 2019.

Halaman
123
Penulis: Satia
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved