6 Kejanggalan Terkait Raibnya Uang Rp 1,6 Miliar Milik Pemprov Sumut, Hingga CCTV Tak Berfungsi

Namun, Fuad tidak merinci jumlah pegawai yang terlibat dalam TAPD, yang akan menerima honor tersebut.

"Untuk berapa person coba kita lihat berapa orang. Itu berdasarkan SK Gubernur yang mendapat honor ini. Nanti kita lihat berapa jumlahnya. Ada semua sudah jelas, berapa honornya siapa orangnya di OPD mana dia, semua jelas," kata Fuad.

Terkait kebijakan mengambil uang secara tunai, Fuad menambahkan, hal itu didasarkan pada peraturan gubernur tentang transaksi nontunai. Menurutya, bendahara dibenarkan menyerahkan transfer kepada orang yang dikuasakan untuk mencairkan, dalam hal ini Aldi, yang kini sudah membuat laporan di kepolisian.

"Dari Bank Sumut ke bendahara itu nontunai. Kemudian dari bendahara kepada si person tadi M Aldi juga transfer. Nah, M Aldi setelah menerima transfer mencairkannya untuk selanjutnya didistribusikan ke tim TAPD," katanya

Fuad menambahkan, saat Aldi dan Indrawan ke kantor dengan alasan presensi, mobil rusak pada bagian kunci. "Jadi, mobil dirusak pada bagian kunci depan, tepatnya pintu sopir, tapi kaca tidak pecah," kata Fuad.

6. CCTV Dekat Mobil tak Berfungsi

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Raja Indra Saleh menuturkan, pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP terkait uang sekitar Rp 1,6 miliar yang raib di parkiran Kantor Gubernur Sumut, Senin lalu.

Pihaknya juga sudah melihat semua rekaman CCTV yang ada di Kantor Gubernur Sumut. Tetapi, ada satu CCTV yang tidak bisa diakses oleh pihaknya, karena kamera pengintai itu milik kepolisan.

Sementara CCTV dekat dengan mobil, yang membawa uang itu, tidak berfungsi alias mati.

Kondisi ini, lanjut Indra, membuat mereka kesulitan untuk menemukan pembobol mobil milik aperatur sipil negara (ASN) tersebut.

Ia mengaku, kejadian itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Ia menambahkan, para pejabat di Pemprov Sumut tengah disibukkan dengan pengesahan APBD, di gedung dewan. (*)