Polwan Bripda Anastasia jadi Korban Kericuhan Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di DPRD Pontianak
INILAH KRONOLOGI Polwan Bripda Anastasia jadi Korban Kericuhan Aksi Unjuk Rasa di DPRD Pontianak, Kalimantan Barat.
Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo AKBP drg. Sugiyanto menjelaskan kondisi dan luka yang dialami oleh Bripda Anastasia.
Ia mengatakan terjadi luka pada kaki sebelah kiri, dalam hal ini di tungkai ada luka gores, kemudian memar dan rasa nyeri serta ada rasa kesemutan.
"Kami sudah melakukan beberapa perawatan dan saat ini yang bersangkutan sedang kami tindak lanjuti dengan observasi terhadap perkembangan sakitnya yang bersangkutan," jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa korban untuk tiga hari kedepan belum dapat melaksanakan dinas dikarenakan kondisinya belum memungkinkan.
Pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, mudah-mudahan tidak ditemukan hal yang lebih serius.
Sebelumnya, pada aksi unjuk rasa yang terjadi di deoan gerbang DPRD Provinsi Kalbar sempat ricuh.
Bripda Anastasia harus dilarikan ke ambulance milik polisi usai terlibat aksi dorong dengan para peserta aksi unjuk rasa.
Ribuan Mahasiswa Unjuk Rasa
Ribuan mahasiwa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Pontianak kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (30/9/2019).
Aksi ribuan mahasiswa ini masih terkait penolakan beberapa Rancanangan undang undang (RUU) kontroversial yang akan di sahkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI.
Sementara itu, Bertepatan dengan aksi Mahasiswa ini, di dalam kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat sedang berlangsung pelantikan anggota DPRD Provinsi terpilih periode 2019 -2024.
Terlihat di Halaman kantor DPRD ratusan personel kepolisian dari Polda Kalbar telah berjaga di halaman Kantor.
Tampak pula bebepera unit mobil watercanon juga disiagakan dalam pengamanan di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini dalam rangka pelantikan juga aksi unjuk rasa mahasiswa ini.
Ingatkan Dewan Baru Jangan Jadi Stempel Pemerintah
Agenda politik tanah air belakang ini adalah pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPR, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI.