Reaksi Ahok Setelah Anies Salahkan Sistem e-Budgeting Terkait Lem Aibon dan Pulpen Ratusan Miliar
Terungkapnya anggaran DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon Rp 82,8 miliar dan dan pulpen Rp 123 miliar, menjadi salah satu sorotan utama masyarakat.
lihat foto
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu menyebut sistem digital tersebut tidak pintar atau smart.
“Kalau smart system dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia juga bisa menguji, ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, jadi gini (ditemukan masalah) ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” kata Anies di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi pernyataan Anies Baswedan yang hendak memperbaiki sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta atau e-budgeting.
Ia mengatakan, jika memang Anies ingin memperbaiki sistem elektronik APBD, tidak perlu menyalahkan sistem yang sudah ada saat ini.
Pasalnya, sistem itu warisan era Joko Widodo dan Basuki Thahaja Purnama saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2012.
Ia mengatakan, zaman semakin modern dan canggih.
Dengan demikian, memang perlu pembaharuan pada sistem elektronik APBD tersebut.
Baca: Rania dan Edriansyah Anak Dzulmi Eldin Diperiksa KPK, Buntut Kutipan Pelesiran ke Jepang
Baca: Polri Angkat Bicara Sanksi Gak Bayar Iuran BPJS Kesehatan, soal SIM dan Urus STNK, Reaksi Dirut BPJS
“Kalau memang lebih baik, monggo. Tapi jangan menafikan sistem yang sudah ada. Kalau tujuan untuk memperbaiki sistem yang ada kami hormati. Karena jaman berubah, setiap saat ada perubahan teknologi lebih canggih, kita senang hati,” katanya.
Ia menegaskan, memang sudah seharusnya Anies memperbaiki sistem agar semakin baik dan lebih mudah diakses publik.
Namun, dia menekankan, jangan sampai Anies malah menyalahkan sistem yang ada.
“Kalau mau membuka sistem baru, jangan kemudian seolah-olah menyalahkan sistem yang sudah ada,“ ucap Ketua Fraksi PDI-P di DPRD DKI itu.
Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.
Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran. (*)
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Ahok BTP: Justru e-Budgeting Ungkap Pembelian Lem Aibon dan Pulpen
