Terkait Polemik Andre Rosiade, Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumbar Akan Tempuh Jalur Hukum

TRIBUN-MEDAN.com - Buntut kasus penggerebekan PSK online di sebuah hotel di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), oleh anggota DPR RI Andre Rosiade terus menuai polemik.

Kali ini, kalangan perhotelan Sumbar yang diwakili Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumbar tidak terima dengan kegiatan yang dilakukan oleh politisi Gerindra tersebut.

Pihak PHRI berencana menempuh jalur hukum untuk menuntaskan kasus tersebut.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumbar Maulana Yusran.

Menurut Maulana, aksi penggerebekan tersebut sudah merugikan dunia perhotelan di Padang dan Sumbar.

Untuk itu, PHRI akan meminta Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemkot Padang untuk menuntaskan kasus tersebut.

PHRI akan tempuh jalur hukum

"Selain itu, karena kita dirugikan, tentunya akan menempuh jalur hukum," kata Maulana.

Dalam penggerebekan itu, kata Maulana, polisi ataupun pihak Andre yang melakukan aksi itu tidak pernah meminta izin ke manajemen hotel.

"Tidak ada minta izin, padahal hotel memiliki wilayah privacy yang harus dijaga," jelas Maulana.

Selain itu, kata Maulana, pihaknya juga berencana melaporkan Andre ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena telah melakukan tindakan yang merusak nama hotel.

Ada nama Andre di kuitansi pemesan

Maulana Yusran juga berkomentar seputar beredarnya kuitansi hotel dengan nama pemesan Andre Rosiade di hotel lokasi penggerebekan PSK.

Kuitansi itu beredar, katanya, karena pihak pemesan tidak melakukan permintaan untuk dirahasiakan.

"Pemesan tidak pernah melakukan permintaan untuk dirahasiakan sehingga bisa saja ini keluar ke publik," kata Maulana.

Menurut Maulana, pemesanan tersebut bisa saja melalui ajudan Andre Rosiade sehingga tertulis garis miring Bimo.

Andre sendiri yang dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2020), mengaku tidak mempersoalkan beredarnya kuitansi itu.

Andre tidak ingin ganggu dunia perhotelan padang