Polemik DPRD Deliserdang Berlanjut, Fraksi Gerindra dan Demokrat Nyatakan Tak Ikut Reses

Polemik Terus Bergulir, Fraksi Gerindra dan Demokrat di DPRD Deliserdang Nyatakan Diri Tak Ikut Reses

TRIBUB-MEDAN.com - Polemik di DPRD Deliserdang terus bergulir. Dua fraksi di DPRD Deliserdang menyatakan diri untuk tidak mengikuti kegiatan reses tahap pertama di tahun ini. Kedua fraksi itu yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra.

Kedua fraksi itu tidak ikut reses karena saat ini masih memiliki pandangan yang berbeda dengan 7 fraksi lain terkait pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Sekretaris DPRD Deliserdang, Rahmad menyebut untuk periode pertama ini reses diagendakan mulai tanggal 17 sampai 22 Februari.

Ia berharap agar seluruh dewan ataupun fraksi yang ada di DPRD bisa ikut melaksanakan reses pada pekan depan.

Ia menyebut reses adalah bagian dari kewajiban dewan untuk menampung aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihannya masing-masing.

"Mekanismenya memang dewan harusnya ikut reses makanya kita harap semuanya bisa ikutlah. Tapi saat ini Fraksi Gerindra sudah memasukkan surat ke kita dan mengatakan kalau mereka tidak ikut reses. Ya kalau tidak bisa ikut reses tahap pertama untuk yang tahap kedua dan ketiga nanti tidak bisa juga. Sampai satu tahun anggaran ya tidak bisalah mereka ikut," ujar Rahmad, Kamis (13/2/2020).

Mantan Kadis Pariwisata Deliserdang ini menjelaskan untuk tunjangan, sekali reses dewan menerima Rp 14.750.000.

Jika tidak ikut reses maka tunjangan itu tidak bisa diterima oleh dewan. Ia berpendapat meski jadwal reses ditentukan oleh Banmus namun bisa saja dewan yang ada di dua fraksi itu ikut dalam kegiatan reses.

"Reses inikan bukan salah satu AKD, ya bisa saja sebenarnya ikut mereka. AKD hanya menjadwalkan saja," kata Rahmad.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Deliserdang, Ismayadi mengaku pihaknya sudah memutuskan kalau fraksi mereka juga sudah mengatakan diri untuk tidak ikut reses. Meski ada ketentuan jika reses tahap pertama tidak dilakukan maka yang kedua dan ketiga tidak juga bisa dilakukan namun mereka tidak mempersoalkannya.

Meskipun diakui tunjangan reses yang menjadi hak dewan cukup besar namun Ismayadi menegaskan Fraksi Demokrat tidak mempersoalkannya.

"Ya apa boleh buatlah kalau memang gitu (tunjangan tidak bisa diterima satu tahun anggaran). Kita ikut ketentuan saja. Kalau dipaksakan lama-lama bisa rusak. Anggota semuanya sudah sepakat," kata Ismayadi.

Disinggung tentang Fraksi PKS yang sebelumnya punya pandangan sama namun kini sudah berbalik arah, Ismayadi mengatakan Fraksi Demokrat tetap tak sependapat dengan keabsahan pembentukan AKD.

"Kalau PKS (sudah gabung) ya silakan saja, itukan hak mereka. Kalau mereka berkomitmennya seperti itu ya hak mereka. Kita kawan-kawan saja sama mereka," kata Ismayadi.