Curhat Jokowi Dibongkar Luhut, Nasib Warga Tak Mampu Hadapi Corona Disorot, Teringat Latar Belakang

Curhat-curhat Presiden Jokowi saat pandemi virus corona atau Covid-19 dibongkar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 

Apalagi, curhat ini disampaikan tatkala pemerintah dituding lamban menangani wabah Covid-19.

Salah satu poin terpenting yang disampaikan Luhut adalah, keprihatinan Jokowi terhadap warganya yang sedang bertahan dari serangan Covid-19.

TRI BUN-MEDAN.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bongkar curahan hati - curhatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan Virus Corona.

Hal itu diungkapkan Luhut Binsar Pandjaitan dalam sambungan telepon dengan Rosi KompasTV pada Kamis, (2/4/2020).

Mulanya, Rosi bertanya pendapat Luhut Binsar Panjaitan soal pemerintah dianggap terlambat menangani Virus Corona.

"Kita ini sudah dianggap terlambat memutus mata rantai Corona, atau mengantisipasi penularan Virus Corona, sekarang kita butuh bergerak cepat."

• Cabuli Pelajar SD di Semak-semak, Siswa SMA Ditangkap Warga dan Polisi, Terancam Penjara 15 Tahun

• Jumlah Pasien Positif Covid-19 di Sumut Meningkat, Wali Kota Akhyar Imbau Warga Medan Pakai Masker

"Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk tetap membiarkan mobilisasi masyarakat keluar Jakarta, berkeliling ke Pulau Jawa?," tanya Rosi.

Menjawab pertanyaan Rosi, Luhut membantah bahwa pemerintah telat menangani Virus Corona.

Ia menilai Indonesia tak bisa dibanding-bandingkan dengan negara lain.

"Soal lambat cepat, siapa yang bilang kita lambat, kan hampir sama saja keputusannya, India, Malaysia, kita, beda-beda satu, dua hari, masing-masing punya masalah sendiri."

"Masalah-masalahnya ada perhitungannya sendiri," ucap Luhut.

Kemudian, Luhut membongkar curhatan Jokowi soal keresahannya memikirkan rakyat kurang mampu di tengah pandemi Virus Corona.

"Presiden itu wanti-wanti kita, selalu berkali-kali, karena mungkin latar belakang Beliau."

"Beliau selalu bilang, saya punya tanggung jawab besar Pak Luhut, kepada orang-orang yang kurang mampu itu, yang rentan," ujar Luhut.

• Adam Suseno Berdandan Demi Main Tiktok Bareng Anak, Inul Daratista Malah Ketawa Ngakak

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini mengatakan Jokowi ingin melindungi orang-orang rentan ekonomi tersebut.

Namun, banyak orang tak paham maksud presiden.

"Jadi policy (kebijakan) saya, tetaplah harus bisa mengamankan mereka, ini tidak banyak dipahami orang," kata dia.

Luhut lalu menyinggung bahwa wabah Virus Corona akan semakin berat dihadapi oleh orang-orang kalangan bawah.

"Kita mungkin orang-orang yang berada, enak, tapi orang yang 1 rumah 4x4 itu gimana?" ucapnya, meniru penuturan Jokowi.

Menteri 72 tahun ini lalu mengungkap Jokowi pernah bertanya padanya bagaimana mengatasi nasib orang-orang kurang mampu.

"Presiden sampai mikir begitu, bagaimana orang ini Pak Luhut, bagaimana kita mengurangi penderitaan mereka, itu yang membuat sulit," ucapnya.

Ia mengakui, pihaknya juga bingung menjawab pertanyaan presiden.

Meski demikian, kini telah diputuskan beberapa langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

"Bagaimana kita, nah itu kan bukan mudah menjawab kita bingung sendiri melihat itu."

"Tapi ya sudahlah kita lihat kira-kira ini yang paling bisa mengatasi itu," ucap dia.

Saat disingung soal tudingan pemerintah tak mau menerapkan karantina wilayah karena tak mau menanggung biaya hidup rakyat miskin, Luhut langsung membantahnya.

Hal itu dibuktikan dengan pemerintah menggelontorkan Rp 405 triliun untuk membantu rakyat kurang mampu di tengah pembatasan sosial akibat Virus Corona.

"Siapa bilang? Kan kita kasih Rp 405 triliun dana yang dikucurkan itu apa dana sedikit, itu yang ngomong lihat angka-angka dulu dong, kita buka budget defisit kita lebih lima persen, itu kan semua pengambilan keputusan yang berani," kata dia.

Lihat videonya mulai menit ke-9.45:

6 Bansos Jokowi bagi Warga Terdampak Virus Corona:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja memberikan arahan terkait bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Selasa (31/3/2020).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan enam hal utama terkait bantuan sosial (bansos).

Pada anggaran perlindungan sosial, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan memperbanyak keluarga penerima manfaat.

"Misalnya, komponen ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun, komponen anak usia dini, Rp 3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp 2,4 juta per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020,” ungkap Jokowi seperti dikutip dari laman setkab.go.id.

Kedua, penerima kartu sembako juga diperbanyak hingga 20 juta jiwa penerima yang mulanya hanya 15,2 juta jiwa.

Selain itu nilainya juga naik menjadi 30 persen.

Mulanya Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu selama sembilan bulan.

Ketiga, anggaran kartu prakerja menjadi Rp 20 triliun yang mulanya hanya Rp 10 triliun.

Jokowi menjelaskan bahwa pemegang kartu prakerja akan mendapat Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan.

”Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Dan nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan,” jelas Jokowi.

• Fakta-fakta Seorang Siswi SD Digagahi Siswa SMA di Semak-semak, Berawal dari Perkenalan di Medsos

• Ibu Ini Kaget saat Putrinya yang Masih SD Tak Ada di Kamar Tidur, Ternyata Sedang Dicabuli Siswa SMA

Keempat, Jokowi menyebut bahwa pemerintah akan menggratiskan biaya tagihan listrik bagi pengguna 450 kVA selama 3 bulan.

Sedangkan bagi pengguna listrik 900 kVA akan mendapat potongan harga 50 persen selama tiga bulan.

"Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020,” tutur Mantan Wali Kota Solo ini.

Kelima, Jokowi menegaskan pemerintah telah menganggarkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.

Keenam, pemerintah akan membantu meringankan pembayaran kredit.

Jokowi mengatakan bahwa kebijakan itu khusus bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp10 miliar.

Kebijakan tersebut akan dimulai per April.

Selain itu, Presiden ke-7 Indonesia tersebut menjelaskan bahwa prosedur pengajuan keringana kredit bisa melalui online.

Sehingga warga tak perlu ke bank atau jasa leasing.

"Telah ditetapkan prosedur pengajuannya, tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA,” jelas Jokowi.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

"Saya juga telah menerima Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, khusus yang berkaitan dengan kredit tadi. Artinya, sekali lagi, bulan April ini sudah bisa berjalan,” imbuhnya.

(*)

Artikel ini sudah tayang di Warta Kota dengan judul : Pemerintah Dituding Telat Tangani Wabah Virus Corona, Luhut Bocorkan Curhatan Jokowi