KPK Minta Kepala Daerah Incumbent Jangan Manfaatkan Bansos Untuk Mendulang Suara

Dana bansos rentan dimanfaatkan oknum kepala daerah untuk kampanye dan mendulang suara

TRIBUN MEDAN/GITA
KOORDINASI Supervisi Pencegahan (Korsubgah) KPK wilayah Sumut, Azrill Zah (kiri). 

MEDAN,TRIBUN-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti sejumlah kepala daerah yang ingin maju kembali dalam perhelatan Pilkada 2020.

KPK meminta agar kepala daerah (incumbent) ini tidak memanfaatkan anggaran pencegahan virus Corona/Covid-19 untuk kepentingan pribadi.

Kemudian, kepala daerah diminta jangan sekali-kali memanfaatkan bantuan sosial (bansos) untuk mendulang suara.

4 Titik Rawan Korupsi Dana Penanganan Covid-19 Jadi Sorotan KPK, Pemko Medan Diingatkan

"Untuk pencegahan, kami ingatkan dahulu.

Yang paling penting masyarakat dan media sama-sama mengawasi penggunaan bantuan sosial ini. Jangan sampai disalahgunakan," kata Azril Zah, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Provinsi Sumut, Kamis (7/5/2020).

Azril mengatakan, imbauan ini disampaikan KPK karena Sumut masuk zona merah korupsi.

Harun Masiku Eks Caleg PDIP dan Buron KPK Mati? KPK: Kami Tetap Mencari Karena Masih Hidup

Ia tidak ingin ada kepala daerah yang ditangkap sebelum atau sesudah Pilkada seperti kasus-kasus sebelumnya.

Mengenai penggunaan dana bansos, lanjut Azril, memang sangat rentan dimanfaatkan oknum tertentu untuk mendulang suara.

"Tentunya, kami akan bertindak apabila ada Tipikor," katanya.

TERUNGKAP Deputi Penindakan KPK Brigjen Karyoto Terakhir Nyetor LHKPN 2013, Inilah Sejumlah Usahanya

Terkait masalah ini, Presiden RI Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015.

Halaman
123
Penulis: Satia
Editor: Array A Argus
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved