Pendiri PDUI Ini Akui Belum Terima Insentif, Padahal Sudah Sebulan Bekerja Sebagai Relawan Covid19

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah tenaga medis yang tergabung dalam relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Sumut belum menerima insentif yang seharusnya dibayarkan untuk waktu penugasan per satu bulan yang sudah berakhir pada awal Mei lalu.

Hal ini disampaikan oleh Deklarator Persatuan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Sumut, dr Sastra Wirawan saat dihubungi Tri bun Medan, Rabu (13/5/2020).

Sastra mengatakan dirinya mulai bertugas sejak 2 April 2020 lalu, yang seharusnya sudah menerima pesangon atau insentif sesuai kesepakatan yang diterima sejak awal penugasan.

"Tidak ada penjelasan kenapa pembagiannya tidak merata, ada yang sudah dapat ada yang tidak. Saat ditanya pihak dinas mengatakan bahwa nomor rekening tidak sesuai yakni harus merupakan rekening bank tertentu, tetapi yang punya rekening bukan bank tersebut juga sudah dapat. Yang saya kecewa kan adalah sistemnya, mengapa bisa begini," kata Sastra.

Ia mengatakan hal ini menunjukkan ketidaktelatenan pemerintah dalam manajemen administrasi.

"Jumlah relawan ini kan hanya mencapai jumlah ratusan, paling 15 menit sudah siap kalau hanya untuk transfer uang kepada ratusan rekening," ungkapnya.

• Peduli Pencegahan Covid-19, Mahasiswa KKN di Pakpak Bharat Jadi Relawan Bantu Petugas Posko

Menurutnya, keterlambatan pembayaran insentif ini mengorbankan hajat hidup para tenaga medis serta dapat menyebabkan keresahan di kalangan paramedis.

Sastra mengatakan bahwa pihaknya sudah mencoba mengajukan pertanyaan di WhatsApp mengenai sistem yang tidak merata ini.

Akan tetapi, grup yang berisikan seluruh pemegang wewenang Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Sumut itu tidak ada yang menanggapi.

"Sudah coba kami tanyakan di grup WhatsApp, tapi tidak ada respon, cuek-cuek saja. Kalau tadi ada alasan yang logis bisa kami terima," katanya.

Dokter Umum ini mengaku merasa kecewa dengan sistem yang menurutnya kusut ini. Ia mengatakan sebagai tenaga medis yang sudah mengorbankan nyawa sudah sepatutnya untuk diberikan apresiasi yang semestinya.

"Ini kan menunjukkan carut marut sistem, kalau memang yang bekerja menangani itu tidak kompeten ya tidak usah disuruh mengerjakan, cari orang lain. Jangan sampai membuat riak-riakan di permukaan karena ada rasa tidak nyaman seperti ini," katanya.

Sastra juga mengatakan pemerintah dalam hal ini pihak Gugus Tugas harus bersedia untuk introspeksi diri terhadap kritik ataupun gejolak yang timbul akibat adanya kesalahan ataupun kekurangan sistem.

"Harusnya mau koreksi, introspeksi diri kalau memang ada yang tidak tepat, bukan malah menyalahkan yang vokal dan membuat riak-riak di permukaan. Karena kita juga berbicara sesuai fakta yang terjadi di lapangan," tuturnya.

"Apalagi ini sudah ada perekrutan tenaga kesehatan selanjutnya. Jangan sampai mereka pun kecewa juga," pungkasnya.