Menteri BUMN Erick Thohir: Saya Percaya pada Dirut Inalum yang Sekarang

Ketiga, melakukan benchmarking dari sisi pasar.

“Jadi, saya tidak mau pengambilalihan Freeport itu cuma merah putih saja, tetapi setelah itu, ya sudah. Hal ini yang kita sekarang push baik di Antam, Timah, maupun Bukit Asam,” ujarnya.

Erick menjelaskan, pihaknya ingin di PT Bukit Asam Tbk pengembangan gasifikasi batu bara terus dijalankan. 

Tidak hanya menggunakan batu bara untuk memenuhi permintaan pasar di sektor energi listrik, Erick menginginkan batu bara juga dikembangkan hingga menjadi metanol ataupun Dimethyl Ether (DME).

“Cari saja partner yang baik, karena potensi daripada batu bara dari metanol dan DME perlu untuk dipertimbangkan ke depan,” ujarnya.

Sama halnya untuk PT Aneka Tambang Tbk. Dia mengatakan, bahwa pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam harus ditingkatkan. Pasalnya, perseroan memiliki lebih dari 2.600 insinyur tetapi lahan tambangnya terbatas.

“Saya percaya pada Dirut Inalum yang sekarang, apalagi sudah punya Freeport dan Vale,” kata ErickThohir. 

Artikel telah tayang di Kompas TV dengan judul: MKD akan Surati Erick Thohir karena Menilai Dirut Inalum Tidak Beretika Saat Rapat dengan DPR

• Fokus ke Jam Tangan! Aksinya Marah-marah Bos Inalum, Ternyata Anggota DPR Ini Pakai Jam Seharga CR-V

Padahal sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) diminta turun tangan untuk menindak sejumlah anggota Komisi VII DPR yang secara terang-terangan meminta dilibatkan dalam kegiatan CSR BUMN. Tapi malah Dirut Inalum yang disebut MKD tidak beretika.

Permintaan yang dilontarkan saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan perusahaan pelat merah sektor tambang pada Selasa (30/6/2020) lalu itu, dinilai tidak etis dan mencoreng kehormatan dewan.

"Ini minta jatah, ini sudah keterlaluan," kata peneliti dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Yusfitriadi dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (2/7/2020).

Koordinator Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, permintaan itu hanya semakin menurunkan citra DPR di hadapan publik.

Terlebih, permintaan itu disampaikan secara terbuka di dalam sebuah forum resmi DPR.

"Pemintaan anggota DPR mengenai CSR seharusnya sudah bisa menjadi bahan pertimbangan bagi MKD memanggil anggota DPR tersebut," kata Ray seperti dilansir dari Kompas.tv.

Ia menambahkan, meski saham BUMN dimiliki oleh pemerintah, BUMN bukanlah bagian dari entitas pemerintah.