Wagub Ijeck Singgung Pembagian Bansos Tahap II, Perbaiki Data Warga Miskin agar Lebih Tepat Sasaran

Secara teori di saat masa krisis seperti sangat rawan terjadi penyimpangan, terutama saat penyaluran bansos.

“Kami sudah melakukan maping terkait potensi penyimpangan yang akan terjadi. Pertama itu terkait validasi data. Kami pun fokus untuk memastikan data tersebut clean dan clear, tidak ada data yang fiktif," ujarnya

Selanjutnya yang menjadi potensi penyelewengan adalah pengadaan bansos.

Apalagi masih banyak bansos yang disalurkan dalam bentuk sembako.

"Kami sudah sampaikan kepada Gubernur Sumut agar memberikan bantuan dalam bentuk cash transfer," tambahnya.

Terakhir, potensi penyimpangan bansos terkait dengan penyelenggaraan pilkada.

Maruli menjelaskan bahwa banyak oknum atau pun relawan yang memanfaatkan bansos yang dimasukkan gambar-gambar dari para calon.

 "Untuk mengantisipasi penyimpangan itu, KPK pun meluncurkan aplikasi Jaga Bansos yang dapat diunduh pada gawai android maupun iOS.

Fitur ini dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyelewengan/penyalahgunaan bantuan sosial. Keluhan atau laporan yang masuk ke Jaga Bansos, akan diterima KPK, kemudian diteruskan kepada pemda terkait," tambahnya.

 Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPKP Sumut Yono Andi Atmoko mengatakan bahwa seharusnya dengan bantuan dari Pemprov Sumut, seluruh warga yang terdampak tidak ada lagi yang tidak kebagian bansos.

"Dari perhitungan yang sudah kami lakukan, harusnya di seluruh kabupaten/kota di Sumut, seluruh warga yang terdampak harusnya kebagian semua. Dengan adanya warga yang tidak menerima bansos, menunjukan ada yang salah dengan data. Kami pun turun langsung ke lapangan untuk melakukan validasi dan saat ini masih sedang berproses," terangnya.

(Wen/Tri bun-Medan.com)