Calon Kepala Daerah Wajib Tes Usap Covid-19

JAKARTA, TRIBUN - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Arief Budiman telah menerima masukan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI soal pemeriksaan kesehatan bagi para peserta Pilkada 2020.

IDI, kata Arief, menilai pemeriksaan kesehatan berupa swab test kepada para pasangan calon peserta pilkada sangat penting, mengingat pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini pada masa pandemi Covid-19.

"Dalam perjalanannya, KPU melakukan pembahasan dengan stakeholder termasuk IDI, dan dapat masukan perlu dan pentingnya melakukan swab test kepada pasangan bakal calon," kata Arief dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/8).

• Resmi Kembali Jadi Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting: Saya Fokus Kerja Untuk Sukseskan Pilkada

Atas masukan IDI itu, KPU berharap, pemerintah dan DPR memberi mereka kesempatan untuk membahas revisi Peraturan KPU atau PKPU Nomor 6 Tahun 2020 terkait protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan pilkada.

"Maka hari ini kami minta izin ke pemerintah dan DPR agar bisa juga diberi kesempatan melakukan pembahasan rapat konsultasi revisi PKPU Nomor 6 Tahun 2020 terkait protokol kesehatan," kata Arief.

"Jadi terkait penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan pilkada, ada tiga PKPU yang sudah kami masukkan lebih dahulu. Hari ini kami susulkan satu PKPU untuk dilakukan revisi, yaitu PKPU Nomor 6 tahun 2020," tambah Arief.

Lebih lanjut, Arief menuturkan, KPU telah menyelesaikan tahapan coklit pilkada dan telah menerima sejumlah masukan dari Bawaslu. Setelah itu, kata dia, pihaknya telah menindaklanjuti masukan Bawaslu dengan melakukan pengecekan ke lapangan.

• Presiden Cabut Keppres Pemberhentian Evi Novida Ginting dari KPU, Ini Kata Pengamat Tata Negara

"KPU juga sudah selesai melakukan proses coklit dan kemudian ada beberapa masukan dan catatan dari Bawaslu. Masukan itu KPU tindaklanjuti dengan melakukan pengecekan secara detail ke lapangan. Kami sudah perintahkan KPU provinsi dan KPU kab/kota melakukan pengecekan klasifikasi temuan tersebut," ujar Arief.

KPU RI juga mengajukan usulan perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan, utamanya soal izin kampanye.

Jika sebelumnya diatur soal ketentuan surat izin cuti bagi calon petahana untuk mengikuti kampanye pemilihan, maka pada usulan perubahan kali ini KPU mengganti surat izin cuti dengan surat izin kampanye.

"Surat Izin Kampanye disampaikan kepada KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota, paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye," kata Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam rapat konsultasi di DPR.

Tidak ada perubahan selain nomenklatur surat izin calon petahana untuk mengikuti kampanye pilkada.

Aturan-aturan lain yang mengikutinya masih sama, mulai dari larangan bagi pejabat petahana, yang cuti kampanye untuk menggunakan fasilitas negara terkait jabatannya demi kepentingan pemenangan pemilihan.

Calon petahana juga dilarang menggunakan program, kewenangan, kegiatan yang terkait jabatannya untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain.

• Pilkada Serentak, Dansat Brimob Berikan Arahan Terhadap Personel Jajarannya

Sementara itu, Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari menuturkan, dalam Pasal 14 A PKPU 5 Tahun 2017 belum diatur soal Rekening Khusus Dana Kampanye atau RKDK.

Sehingga, dalam rancangan perubahan PKPU yang disampaikan di DPR, diusulkan pasal baru yang mengatur tentang kewajiban pasangan calon untuk menutup RKDK dan melaporkannya kepada KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota.

Kewajiban menutup RKDK dan pelaporannya diusulkan dilakukan paling lambat dua hari setelah masa kampanye berakhir.

"RKDK harus ditutuppartai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, agar tidak terjadi transaksi dana kampanye di luar masa kampanye," ungkap Hasyim.

Ia menjelaskan, penutupan RKDK juga dimaksudkan supaya tidak terjadi penggunaan RKDK yang tidak sesuai ketentuan.

Usai RKDK ditutup, bukti penutupannya akan dimasukkan dalam asersi audit dana kampanye yang nantinya dapat dijadikan salah satu penilaian kepatuhan laporan dana kampanye pasangan calon.

• Pasangan Cuaca Bangun-Agen Purba Dinyatakan Memenuhi Syarat Mendaftar Pilkada Karo

"Setelah RKDK ditutup, maka bukti penutupan RKDK tersebut dimasukkan dalam asersi audit dana kampanye," ujarnya.

Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 IDI Zubairi Djoerban mengatakan jumlah tes Covid-19 di Indonesia masih sangat sedikit.

Menurut Zubairi, jumlah tes yang dilakukan masih kecil dibanding angka penularan Covid-19 yang kemungkinan terjadi di masyarakat.

"Kita tesnya masih terlalu sedikit. Jadi, bisa dikatakan dari sekarang ini yang terdeteksi hanya sedikit dari banyak sekali yang ada di bawah permukaan. Jadi, artinya kita akan berhadapan dengan fenomena gunung es," ujar Zubairi, Jumat lalu.

• Maju Pilkada 2020, Sekda Asahan Sudah Rampungkan Administrasi Pensiun Dini

Anggota MPR RI Mardani Ali Sera menyebut Pilkada Serentak 2020 sangat berisiko, karena digelar di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Mardani, butuh kerja bersama dari semua stakeholder dan masyarakat untuk membuat pilkada berkualitas, meski di tengah pandemi.

"Berusaha membuat pilkada berkualitas sekarang ini menjadi momentum kebangsaan, menurut saya, adalah kerjaan bersama," kata Mardani saat diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk Pilkada Serentak: Hidupkan Semangat Kebangsaan di Tengah Pandemi, kemarin.

Menurut Mardani, ada tiga syarat yang harus dilakukan untuk mewujudkan pilkada berkualitas. Pertama, diperlukan komitmen semua pihak, masyarakat, partai politik dan media untuk menghadirkan pertarungan dalam pilkada, tidak menghadirkan kompetisi orang dengan kotak kosong.

• Reaksi Akhyar Nasution Ditanyai Wartawan Terkait Pilkada Kota Medan pada Hari Pertama Ngantor

"Sedih sekali kalau pilkada ada cuma calon tunggal, karena ini bencana dan musibah bagi demokrasi. Karena itu, semua partai harusnya diawasi, mana-mana partai yang termasuk PKS. Kalau PKS di salah satu daerah ada kotak kosong monggo dikritisi," ucapnya.

Selanjutnya, penyelenggara harus bekerja proaktif, bagaimana penyelenggara bukan cuma menjaga integritas, tapi meningkatkan profesionalitas.

Selain itu, diperlukan kedewasaan dari kepala daerah dan mendagri untuk betul-betul mengorkestrasi seluruh elemen aparat.

"Bagaimanapun mendagri adalah pembina para kepala daerah. Peran kepala daerah sangat penting dalam pilkada yang akan datang.," kata Anggota Komisi II DPR RI itu.(tribun network/fah/mam/dng/dan/wly)