Kasus Dugaan Skandal Asusila Pejabat, Ketua DPRD Sumut Minta Polda Tuntaskan Berkas

DS melaporkan S atas kasus pidana Undang-undang ITE tentang Perbuatan Porno (asusila) melalui media sosial (medsos).

Penulis: Satia | Editor: Salomo Tarigan
Dok/T r ibun Medan
Anggota DPRD Sumut Baskami Ginting 

T R IBUN MEDAN.COM, MEDAN- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Baskami Ginting mendukung kepolisian mengusut dugaan skandal seks yang melibatkan pejabat eselon II Pemprov Sumut.

Baskami meminta Kepolisian Daerah Sumut segera mengusut tuntas permasalahan yang memalukan ini.

"Kita menunggu saja bagaimana perkembangan dari aparat kepolisian. Kejadian ini tentunya sudah membuat malu nama Pemerintah Sumut," kata dia, melalui sambungan telepon genggam, Selasa (29/9/2020).

Kasus bermula, Ibu dua anak, DS melaporkan Pejabat Pemprov Sumut berinisial S ke Subdit V/Cyber Crime Polda Sumut, Rabu (9/9/2020).

Pelapor kasus pornografi menceritakan kronologi pertemuan dan hubungannya dengan pejabat Pemprov Sumut, saat ditemui di salah satu kafe di Kota Medan, Rabu (9/9/2020). (TRIBUN MEDAN / M FADLI TARADIFA)
Pelapor kasus pornografi menceritakan kronologi pertemuan dan hubungannya dengan pejabat Pemprov Sumut, saat ditemui di salah satu kafe di Kota Medan, Rabu (9/9/2020). (TRIBUN MEDAN / M FADLI TARADIFA) (T R IBUN MEDAN / M FADLI TARADIFA)

DS melaporkan S atas kasus pidana Undang-undang ITE tentang Perbuatan Porno (asusila) melalui media sosial (medsos).

Laporan DS ke Polda Sumut tertuang dalam nomor STTLP/1421/VII/2020/SUMUT SPKT III.

Hingga kini, belum diketahui pemberian sanksi pemprov kepada pejabat S tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tampak adem-adem saja menanggapi masalah yang memalukan ini.

Baskami mengatakan, untuk saat ini sebaiknya semua pihak menunggu proses pelimpahan berkas sampai ke pengadilan.

Nantinya, dari pengadilan akan diketahui, apakah pejabat tersebut telah melakukan kesalahan yang membuat nama baik Pemprov Sumut tercoreng, karena skandal seks tersebut.

"Kita menunggu saja dulu, bagaimana proses pelimpahan berkas kepada pengadilan. Tentunya, nanti hakim yang akan menjatuhkan benar atau salah kejadian ini," jelasnya.

Setelah dari pengadilan, dikatakannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan dapat memberikan sanksi tegas kepada pejabat S tersebut.

Menurutnya, sanksi tegas bisa sampai pencopotan terhadap pejabat S.

"Kalau memang dia bersalah, sanksi sudah jelas, sampai pencopotan yang dilakukan," ujarnya.

DS yang merupakan ibu dua anak merasa tertipu oleh oknum Kepala Dinas Pemprov Sumut berinisial S.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved