Daerahnya jadi Lokasi Perang Terbuka KKB, ternyata Bupati Intan Jaya Berada di Luar Daerah
Pihaknya berencana akan mencari tahu keberadaan Natalis Tabuni yang dikabarkan sedang di luar Intan Jaya.
Daerahnya jadi Lokasi Perang Terbuka KKB, ternyata Bupati Intan Jaya Berada di Luar Daerah
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap keberadaan sang Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni saat daerahnya dijadikan KKB Papua menjadi lokasi perang terbuka melawan TNI/Polri.
Mahfud MD mengaku mendengar kabar Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni tidak berada di daerahnya Intan Jaya.
"Bupati supaya mengendalikan Intan Jaya itu, secara langsung. Jangan dikendalikan dari luar. Kabarnya beliaunya sendiri kan tidak di sana (Intan Jaya)," ujar Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (1/10/2020).
Pihaknya berencana akan mencari tahu keberadaan Natalis Tabuni yang dikabarkan sedang di luar Intan Jaya.
Ia meminta Natalis Tabuni tetap berada di Intan Jaya untuk mengkondusifkan wilayahnya langsung.
Terlepas dari itu, Mahfud MD memastikan situasi Intan Jaya saat ini sudah mulai aman dan terkendali.
"Di Intan Jaya, situasi aman, terkendali seperti biasa. Aparat keamanan sudah berjalan seperti biasa," kata dia.
Menurutnya, ketegangan yang terjadi di Intan Jaya sengaja diciptakan kelompok kriminal bersenjata untuk menyambut sidang PBB.
"Alhamdulillah sampai saat ini sejak peristiwa yang nampaknya sengaja dirancang oleh kelompok kriminal separatis bersenjata itu dirancang untuk menyongsong sidang PBB," kata dia.
Tim Investigasi Penembakan Pendeta Yeremia Zanambani
Mahfud MD segera membentuk tim investigasi gabungan guna mengusut kasus tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani di Papua.
Mahfud menjelaskan, selain bertujuan untuk menggali kasus pembunuhan Pendeta Yeremia, tim investigasi ini juga akan mempelajari kasus tewasnya warga sipil lainnya.
"(Ini) sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembunuhan di Intan Jaya, Papua, yang menewaskan dua orang TNI (akibat kontak senjata) yang dilakukan KKB dan tewasnya satu orang sipil, serta seorang pendeta, jadi dua warga sipil," ujar Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (1/10/2020).
Mahfud menjelaskan, tim investigasi gabungan ini nantinya akan diisi pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga akademisi.
