Banpres Rp 2,4 Juta Tetap Cair Meskipun Tempat Usaha Beda dengan Alamat KTP, Ini Syaratnya

TRIBUN-MEDAN.com - Banpres Rp 2,4 juta tetap cair meskipun tempat usaha beda dengan alamat KTP, ini syaratnya.

Pemerintah telah meluncurkan bantuan modal kerja untuk pelaku usaha mikro yang diberi nama Bantuan Presiden (Banpres) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta.

Bantuan tersebut awalnya telah berakhir pada bulan September lalu.

Namun lantaran Presiden Joko Widodo memberikan tambahan pagu sebesar 3 juta pelaku UMKM, maka program BLT UMKM RP 2,4 juta ini diperpanjang hingga Desember 2020.

Baca juga: Memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW dengan Mengetahui Peristiwa Penting Kelahiran Rasulullah

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan, bantuan yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil

dari dampak pandemi Covid-19 ini, skemanya akan dicairkan secara langsung dengan mentransfer ke rekening para pelaku usaha mikro.

"Jadi pelaku usaha mikro yang layak mendapatkan bantuan ini akan ditentukan, lalu ketika dananya sudah cair, pelaku usaha mikro akan

mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 2,4 juta di rekening mereka masing-masing, by name by address," ujarnya beberapa waktu lalu.

Baca juga: Siapkan 16 Ton Garam Untuk Pemilih, Relawan Targetkan Kemenangan Kolom Kosong di Pilkada Siantar

Menurut dia, dana bantuan pemerintah ini sangat disambut baik oleh pelaku UMKM. Tak sedikit juga yang meminta program ini dilanjutkan hingga tahun depan.

Walaupun bantuan ini diberikan secara hibah alias gratis, Teten menegaskan tidak semua UMKM layak mendapatkan bantuan ini.

Hanya UMKM yang lolos persyaratanlah yang boleh mendapatkannya.

Baca juga: Kumpulan Ucapan Maulid Nabi Muhammad SAW, Bahasa Indonesia/Inggris dan Gambar, Cocok Kirim ke WA

Adapun persyaratannya disebutkan dia adalah pengusaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable),

pelaku usaha merupakan WNI, mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK),

mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul, bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri ataupun pegawai BUMN/BUMD.

"Ini bantuan hibah, bukan pinjaman. Jadi yang bisa mendapat bantuan ini mereka yang unbankable saja," tegas dia.

Baca juga: Soroti Setahun Jokowi-Maruf, Mutiara Jokowi Minta Kinerja Menteri Dievaluasi

Pemerintah memperpanjang bantuan presiden (banpres) produktif bagi para pelaku usaha mikro di Indonesia hingga Desember 2020.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta itu awalnya berakhir pada September 2020 dengan menargetkan 9 juta pelaku UMKM.

Baca juga: Bacaan Sholawat Memperingati Maulid Nabi Muhammad, Keutamaan Melafalkannya saat 12 Rabiul Awal

Namun, Presiden Joko Widodo penerima BLT UMKM ini ini ditambah 3 juta pelaku usaha mikro, hingga program ini dilanjutakan hingga Desember 2020.

Dengan demikian bagi pengusaha mikro yang ingin mendapatkan BLT UMKM tahap II ini masih bisa berkesempatan untuk mendaftarkan diri.

Lalu bagaimana bila alamat usaha Anda berbeda dengan alamat KTP?

Baca juga: 20 Ucapan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H 2019 bisa Dibagikan ke Instagram, Facebook, dan WhatsApp

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan, pengusaha mikro yang tempat usahanya berbeda denan alamat di KTP bisa tetap mendapatkan BLT UMKM ini.

Syaratnya, adalah harus meminta Surat Keterangan Usaha (SKU) dari desa di tempat berusaha yang nantinya harus diberikan pada saat pengajuan atau pendaftaran.

"Bisa (mendaftar), asal minta Surat Keterangan Usaha (SKU) dari desa di mana yang bersangkutan berada," ujar dia, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Diserang 50 Anggota KKB Sabinus Waker di Sugapa Intan Jaya, TNI/Polri Tewaskan Seorang Anggota KKB

Menurut Teten, hal ini harus dilakukan agar seluruh pelaku UMKM bisa mendapatkan bantuan secara merata.

Untuk itu dia juga meminta para pengusaha mikro yang belum mendaftar dan ingin mendapatkan bantuan ini, bisa segera mendaftarkan dirinya ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.

"Silakan saja mendaftar secepatnya," sebutnya.

Baca juga: Bibi Ardiansyah Ungkap Harapan untuk Vanessa Angel, Berharap Istrinya Tak Dipisahkan dari Sang Anak

Dia menegaskan, banpres produktif ini diberikan kepara pengusaha mikro yang benar-benar memenuhi persyaratan.

Adapun persyaratannya adalah:

Baca juga: Nikita Mirzani Beberkan Kriteria Pria Idamannya, Ngaku Ogah Pacari Pria Jelek

1. Pengusaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable)

2.  Pelaku usaha merupakan WNI, mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Baca juga: Aldi Taher Banjir Nyinyiran Netizen Usai Sindir Luna Maya Hingga Ariel NOAH

3. Mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul

4. Bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri ataupun pegawai BUMN/BUMD.

(*)

SUMBER : GRID