Breaking News:

Sidang Sengketa Pilkada di Sumut

Rapidin Simbolon-Juang Sinaga Sampaikan Permohonan di MK, Berikut Rincian Isi Gugatannya

Sengketa Pilkada Samosir 2020 yang diajukan pasangan calon Rapidin Simbolon-Juang Sinaga sudah memasuki tahap persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK),

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Juang Naibaho
TRIBUN MEDAN / ist
Screenshot sidang virtual sengketa Pilkada Samosir 2020 yang digelar Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/1/2021). 

"Kami meyakini Mahkamah akan menggali fakta secara langsung guna menemukan keadilan substantif terhadap apa yang sebenar-benarnya terjadi dalam proses demokrasi dalam pilkada di Kabupaten Samosir tahun 2020. Kami sangat meyakini Mahkamah tidak akan duduk diam dan membiarkan jual-beli suara terjadi. Karena lahirnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi keniscayaan jika kemenangan yang diperolehnya dengan cara curang atau manipulatif. Karena satu kecurangan akan diikuti dengan kecurangan lainnya," sambungnya

Ia menuturkan bahwa proses dan hasil pilkada seperti inilah yang patut diduga bersama akan berpotensi untuk melahirkan satu pemerintahan yang corrupt yang akan membawa kerugian bagi masyarakat.

"Kami masuk kepada permohonan bagian ketiga terkait tenggang waktu pengajuan permohonan yang kami urai dalam halaman 2 sampai dengan halaman 5 dari permohonan kami. majelis hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan PerKPU Nomor 5 tahun 2020 dalam lampiran pada halaman 9 poin 37 huruf G," ujarnya.

"Berdasarkan ketentuan tersebut atas perbuatan termohon, KPU Kabupaten Samosir yang tidak mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten Samosir pada laman KPU Kabupaten Samosir, maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan yang kami ajukan ini pada tanggal 21 Desember 2020 berikut perbaikan pada tanggal 23 Desember 2020 adalah memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan," ungkapnya.

Selanjutnya, ia menjelaskan perihal adanya dugaan politik uang yang terjadi dalam proses Pilkada Samosir 2020.

"Pokok permohonan kami adalah yang pertama terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yang kedua terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 2 yaitu politik uang. Dapat kami nyatakan telah terjadi kecurangan yang begitu terstruktur, begitu sistematis dan begitu masih dalam pemilukada Samosir tahun 2020 yang terjadi pada 9 kecamatan, 6 kelurahan, dan 128 desa di seluruh Kabupaten Samosir," lanjutnya.

"Seluruh alat bukti terkait dalil ini yaitu keterangan saksi dan juga bukti video telah kami serahkan kepada Mahkamah melalui kepaniteraan," ungkapnya.

Menurutnya hal tersebut dilakukan pasangan calon dilakukan dengan tiga kesengajaan.

"Yang pertama, sengaja cara maksud. Yang kedua, sengaja berkesadaran kepastian, dan yang ketiga sengaja atas kesadaran kemungkinan.

Lalu ia menjelaskan pelanggaran pertama dan selanjutnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved