Breaking News:

Serap Aspirasi Penundaan Ibadah Haji, Mantan Ephorus HKBP Willem Simarmata Temui Ketua MUI Sumut

Anggota DPD RI, Pdt Willem Simarmata temui Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Kamis (18/02/2021) di Kantor MUI Sumut.

TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Anggota DPD RI, Pdt Willem Simarmata temui Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Kamis (18/02/2021), di Kantor MUI Sumut Jalan Majelis Ulama Gaharu, Medan. 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Anggota DPD RI, Pdt Willem Simarmata temui Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Kamis (18/02/2021) di Kantor MUI Sumut Jalan Majelis Ulama Gaharu, Medan.

Kehadiran Senator asal Sumut, yang juga mantan Ephorus HKBP itu untuk menyerap aspirasi masyarakat Sumut tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah khususnya pada masa pandemi Covid-19.

Diterima Ketua MUI Sumut, Maratua Simanjuntak didampingi Dr Arifinsyah di ruang kerjanya, Pdt Willem Simarmata menanyakan harapan masyarakat terkait pemberangkatan calon haji yang masih ditunda.

Dalam diskusi tersebut, dibahas juga mengenai kerukunan antarumat beragama di Sumut dalam kondisi terakhir ini.

"Memang kita ketahui, kondisi saat ini masih terjadi pembatasan bahkan penundaan untuk pemberangkatan calon haji dan umroh. Termasuk dari Sumut bahkan Indonesia. Kita ingin tahu, bagaimana jemaah kita yang sudah menyiapkan dana untuk itu, justru belum bisa berangkat," ujar WTP yang juga didampingi Sekretaris Majelis Pusat GPdI Pdt Dr Elim Simamora pada pertemuan tersebut.

Sebagaimana tujuan kehadiran Ephorus emeritus HKBP itu, untuk memperoleh masukan dan informasi kondisi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Sumut.

Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak mengatakan, pihaknya dan para jemaah calon haji tetap patuh dengan peraturan yang berlaku di Indonesia khususya dalam masa pandemi seperti saat ini.

"Tidak ada yang kami mau katakan, hanya saja mohon diberikan kesempatan. Namun tanpa melanggar aturan dan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Kemudian Maratua Simanjuntak juga mengatakan bahwa pihaknya tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dalam hal seragam sekolah.

"MUI juga tidak sepakat jika penekanan memakai jilbab atau pakaian agama diwajibkan bagi orang yang tidak seagama, tapi kami juga tidak sependapat jika warga beragama islam tidak boleh mewajibkan pakaian yang wajib menurut agama Islam di sekolah," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved