Breaking News:

UMK Deliserdang tak Naik, Elemen Buruh Gugat Bupati dan Gubernur

Adapun yang menjadi tergugat mulai dari Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi hingga Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah.

TRIBUN MEDAN/HO
ALIANSI Gebber ketika mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, Jumat (19/2/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Deliserdang yang tidak mengalami kenaikan tahun 2021  dipersoalkan oleh kalangan buruh. Besarannya sama seperti upah pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 3.188.592.

Terkait ini, sepuluh elemen Serikat Buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bermartabat Sumatera Utara (Gebber Sumut) membawa kasus ini ke meja hijau.

Buruh menggugat dan mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Medan.

Adapun yang menjadi tergugat mulai dari Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi hingga Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah.

"UMK kita harus naiklah, UMK Medan naik 3,33 persen untuk tahun 2021. Di Deliserdang kenapa tidak naik, kenapa bisa seperti ini?," ucap Koordinator Gebber Sumut, Muhammad Sahrum, Minggu (21/2/2021).

Penasehat Gebber Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, selama ini sudah melakukan berbagai upaya agar upah Deliserdang bisa dinaikkan.

Dikatakannya, mereka sudah pernah mensomasi Bupati dan Gubernur Sumut karena kecewa tidak dinaikkannya upah.

Selain itu ketika meminta untuk audiensi, Bupati dan Gubernur juga tidak pernah merespon surat mereka. Tidak pernah juga ada perwakilan Pemerintah yang mau menerima mereka. 

"Karena itu kami pun memutuskan untuk melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Medan. Perbuatan melawan hukum Perdata ganti kerugian atas akibat tidak naiknya upah itu membuat sekitar 10 serikat pekerja buruh ini yang punya anggota sampai 12 ribuan orang dirugikan. Sudah kita daftar hari Jumat lalu dan hari Senin nanti kita mendapatkan nomor registrasi perkaranya," kata Willy. 

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut ini menegaskan harusnya pada tahun 2021, penghitungan upah itu berdasarkan survei kehidupan hidup layak (KHL) karena sudah lima tahun tidak dilakukan survei.

Halaman
12
Penulis: Indra Gunawan
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved