Kondisi Terkni KLB Partai Demokrat

SEBENTAR LAGI AHY Terjungkal, Max Sopacua Sebut Orang-orang KLB Garis Lurus: Kumpulkan yang Tercecer

Pendiri Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, kelompok yang datang di Kongres Luar Biasa (KLB) adalah kelompok garis lurus. 

Tribun Medan
Pendiri Partai Demokrat Max Sopacua memberikan pernyataan kepada awak media di lokasi KLB Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021). 

Herri Zulkarnain dengan tegas menyebutkan akan memimpin pembubaran KLB Partai Demokrat di Sibolangit.

"Sehabis apel kita akan bergak menuju Sibolangit membubarkan KLB ilegal ini,"ujar Herri Zulkarnaen.

Terkait hal ini, kata Herri dia telah melapor ke Polrestabes Medan agar membubrkan acara tersebut.

Herri meminta agar Polda maupun Polres membubarkan KLB yang dianggap ilegaal ini.

"Ini adalah KLB illegal dan telah kita laporkan ke Polisi," sebut Herri.

Menurut Herri, pertemuan tersebut juga menimbulkan kluster baru Covid-19 di Sumut.

"Kita harusnya menghentikkan Covid-19,"ujar Herri.

Herri Zulkarnaen Ketua DPD Partai Demokrat Sumut saat memimpin apel siaga di Kantor DPD PD Sumut, Jalan Gatot Subroto, Jumat (5/4/2021)
Herri Zulkarnaen Ketua DPD Partai Demokrat Sumut saat memimpin apel siaga di Kantor DPD PD Sumut, Jalan Gatot Subroto, Jumat (5/4/2021) (TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA)

Tudingan Sasar Moeldoko 

Hinca memprotes keras dan semakin berkeyakinan Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat, justru menjadi aktor KLB tersebut.

Menurut Hinca Panjaitan, tidak tepat bila KLB itu masih disebut sebagai urusan internal Partai Demokrat.

"Kalau alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada izin, kita pastikan alasan ini tidak benar. Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat," jelas Hinca Panjaitan.

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal. Jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan Istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," sambungnya.

Hinca Panjaitan juga menyinggung keterkaitan KLB yang sarat melanggar protokol kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 ini.

Karenanya, penyelenggaraan KLB yang dianggapnya ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.

DPC Partai Demokrat Siap Gagalkan KLB Sibolangit

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved