AKHIRNYA Mahfud MD Angkat Bicara Polemik Demokrat, Pengamat: Manuver Moeldoko Kurang Cantik
Partai Demokrat kini jadi sorotan. Moeldoko memimpin Partai Demokrat sebagai ketua Umum berdasarkan hasil KLB partai berlambang Mercy tersebut.
"Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar Undang-Undanf dan AD/ART parpol. Keputusan Pemerintah bisa digugat ke Pengadilan. Jadi pengadilanlah pemutusnya. Demikian untuk seterusnya, sekarang tidak ada atau belum ada masalah hukum di Partai Demokrat," kata Mahfud.
Cara Moeldoko Kurang Cantik
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Firman Noor menganggap manuver Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, kurang cantik.
Firman menyebut Moeldoko sangat terlihat ingin merebut kepemimpinan Demokrat.
Hal itu diungkapkannya seiring dengan penetapan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Konferensi Luar Biasa (KLB), Jumat (5/3/2021).
"Iya, karena begini, manuvernya ketahuan sekali ya, kurang cantik Pak Moeldoko mainnya," ucap Firman, dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/3/2021).

Menurut Firman, kesalahan ini bukan hanya dilakukan oleh Moeldoko.
Sejumlah pihak yang membantu Moeldoko menduduki kursi ketua umum versi KLB juga disebutnya bersalah.
"Untuk pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," jelas Firman.
Tak hanya itu, dalam hal ini, Firman menganggap Moeldoko tak menunjukkan sikap seorang negarawan.
Pasalnya, Moeldoko memilih menjadi ketua umum saat Demokrat tengah bermasalah.
Firman melanjutkan, seharusnya Moeldoko mendirikan partai baru untuk mencapai visi misinya sendiri.
"Dia (Moeldoko) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan yang uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal partai demokrat juga," lanjutnya.
Lebih lanjut, Firman menyoroti alasan peserta KLB memilih Moeldoko sebagai ketua umum.
Firman menganggap janggal para peserta memilih Moeldoko yang bukan berasal dari Demokrat untuk memimpin partai.