KINI 70 Orang Demonstran Tewas di Myanmar, Jadi Perhatian Dunia, Kekerasan Terus Berlanjut

TRIBUN-MEDAN.COM - Pakar hak asasi manusia PBB di Myanmar pada hari Kamis (11/3/2021) melaporkan bahwa telah ada 70 orang korban tewas di Myanmar dalam rangkaian unjuk rasa menentang kudeta militer yang terjadi 1 Februari lalu.

Laporan tersebut langsung mendapat perhatian khusus dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), dan menjadi bahasan penting dalam pertemuan di Jenewa.

"Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa, hingga hari ini, pasukan keamanan Myanmar telah membunuh sedikitnya 70 orang," ungkap perwakilan PBB di Myanmar, Thomas Andrews.

Baca juga: SEBENTAR LAGI Mau Menikah, Atta Halilintar Bimbang, Kedua Orangtuanya Masuk Rumah Sakit

Baca juga: KISAH Pilu Keanu Massaid, Sejak Balita tak Rasakan Kasih Sayang Orangtua, Mimpi Ajak Mama ke Bali

Baca juga: Cerita Pilu Mantan Istri Rio Reifan, Kerap Disiksa, Nyaris Dilempar dari Lantai 5, Kini Bahagia

Dalam laporannya di depan UNHRC, Andrews mengungkap bahwa junta menahan lusinan hingga ratusan orang setiap harinya.

Sejak 1 Februari, lanjutnya, jumlah penangkapan dan penahanan sewenang-wenang telah meningkat melebihi 2.000 kasus.

"Kekerasan terhadap pengunjuk rasa, termasuk kekerasan terhadap orang-orang yang duduk dengan tenang di rumah mereka, terus meningkat," ungkap Andrews, seperti dikutip dari Kyodo.

Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa, hingga hari ini, pasukan keamanan Myanmar telah membunuh sedikitnya 70 orang," ungkap perwakilan PBB di Myanmar, Thomas Andrews.

Baca juga: Kaesang Pangarep akan Menikahi Nadya Arifta? Begini Prediksi Perjalanan Cinta Mereka Berdua

Baca juga: Aurel Hermansyah Minta Ashanty Dampingi di Pelaminan, Ogah sama Krisdayanti, Diberi Nasehat Ini

Baca juga: SENYUM GIBRAN Rakabuming saat Mengetahui Perjalanan Cinta Kaesang Pangarep, Sinyal tak Merestui?

Dalam laporannya di depan UNHRC, Andrews mengungkap bahwa junta menahan lusinan hingga ratusan orang setiap harinya.

Sejak 1 Februari, lanjutnya, jumlah penangkapan dan penahanan sewenang-wenang telah meningkat melebihi 2.000 kasus.

"Kekerasan terhadap pengunjuk rasa, termasuk kekerasan terhadap orang-orang yang duduk dengan tenang di rumah mereka, terus meningkat," ungkap Andrews, seperti dikutip dari Kyodo.

Sebagai pelapor khusus untuk PBB, Andrews mengatakan koordinasi internasional akan menjadi kunci dalam menjatuhkan sanksi secara efektif pada Myanmar.

Ia juga meminta agar negara lain untuk tidak mendukung rezim militer sebagai pemerintah yang sah.

"Orang-orang Myanmar tidak hanya membutuhkan kata-kata dukungan tetapi juga tindakan suportif. Mereka membutuhkan bantuan komunitas internasional sekarang," lanjut Andrews.

Negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB kini juga berseberangan terkait sikap kepada Myanmar.

AS telah memberlakukan sanksi sepihak terhadap Myanmar.