Patut Bersyukur, Mantu Presiden Batalkan Pengurangan Gaji Pegawai Harian Lepas dan Kepling

Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution membatalkan pengurangan gaji pekerja harian lepas dan keplin

Penulis: Rechtin Hani Ritonga | Editor: Array A Argus
Tribun Medan/Rechtin
Balai Kota Medan 

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, yang juga menantu Presiden RI Joko Widodo berbaik hati dengan membatalkan rencana pengurangan gaji pekerja harian lepas (PHL) dan kepala lingkungan (Kepling).

Bobby kemudian mengarahkan Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman untuk menyelesaikan masalah ini.

Wiriya kemudian menandatangani rencana pembatalan pengurangan gaji tersebut sesuai surat edaran Nomor 900/2112 tentang honorarium PHL Pemko Medan.

Baca juga: Oknum Honorer Gelapkan Dana Bansos UMKM

Ketika dikonfirmasi, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Medan, Arrahman Pane membenarkan hal ini.

Arrahman mengatakan, edaran telah disampaikan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

"Iya, edarannya benar dan disampaikan ke seluruh OPD, baik dinas dan kecamatan, serta DPRD Medan," ujar Arrahman kepada www.tribun-medan.com, Rabu (24/3/2021).

Dalam surat yang ditandatangani itu, dituliskan bahwa pertimbangan pembatalan tersebut adalah karena adanya arahan dari Wali Kota Medan.

Baca juga: Oknum Honorer Dinas Koperindag Asahan, Gelapkan Dana Bansos UMKM dengan Cara Duplikat Data Korbannya

"Sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Kota Medan no 900/0647 tanggal 5 Februari 2021 tentang honorarium PHL Pemko Medan T.A 2021 serta menindaklanjuti arahan Bapak Wali Kota Medan dalam rangka pemulihan perekonomian Kota Medan, maka besaran honorarium pegawai harian lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan tahun 2021 disesuaikan dengan UMK Kota Medan 2021," tulis surat keterangan tersebut.

Sebelumnya, pada Februari lalu Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman mengatakan  pengurangan gaji PHL dan Kepling harus dilakukan dikarenakan imbas pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran No 900/0647 tanggal 5 Februari 2021 tentang honorarium PHL Pemko Medan T.A 2021.

Baca juga: Sungai Bedera Dipenuhi Tumpukan Sampah, Bau Busuk Menyengat dan Ganggu Aktivitas Nelayan

"Karena tahun 2020 lalu, gaji Rp 3,2 juta sekian. Dengan  pertimbangan APBD turun dari Rp 6,3 triliun jadi Rp 5,3 triliun, dengan ada Covid pendapatan anjlok, sehingga apa, tim anggaran mengkaji ini, tidak mungkin kita ikuti terus UMK ini," ujar Wiriya, Senin (22/2/2021).

Pengurangan gaji tersebut mendapat banyak penolakan termasuk DPRD Kota Medan. 

Baca juga: Tak Tahu Diri, Sudah tak Bayar, Pria Tampan Ini Malah Tinggalkan Sampah Busuk di Kos dan Kabur

Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala mengatakan pengurangan gaji yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan tidak tepat.

Pasalnya, dalam penetapan anggaran tahun 2021 sudah dibahas dalam Badan Anggaran (Banggar) bersama DPRD Medan.

Baca juga: Duh, Jalan Rusak di Patumbak Makan Korban, Guru Ngaji Terluka Sampai tak Bisa Bicara

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved