PKB Angkat Bicara Ketua Partai Jadi DPO Narkotika Polda Sumut

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat bicara terkait Ketua DPC Kabupaten Bireuen Aceh Usman Sulaiman menjadi buronan Polda Sumut.

HO / Tribun Medan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bireuen Aceh, Usman Sulaiman ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Sumut. 

Usman juga dijelaskannya baru pertama kalinya terpilih sebagai anggota DPRD.n

"Selama sepengenalan saya tidak pernah terlibat narkotika. Kita termasuk kaget, cuma karena memang kita tahu gimana beliau di awal mula. Dia itu orangnya royal baik dikenal masyarakat, makanya bisa terpilih. Selama periode ini baru menjabat DPRD dan pertama dari PKB," bebernya.

Terakhir, ia menjelaskan terakhir bertemu Usman pada dua bulan lalu.

"Terkahir berjumpa dua bulan lalu, saya tidak tahu apakah memang beliau berurusan dengan urusan sebagai dewan. Karena kalau di partai ini biasanya ramai ke kantor karena menjelang pemilu," pungkas Zulfan.

Ketua DPR Kabupaten Bireuen terkejut dapat kabar anggota dewan Usman Sulaiman (40) menjadi otak peredaran sabu di Provinsi Aceh.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen Provinsi Aceh, Rusyidi Mukhtar menyebutkan dirinya belum mendapatkan kabar resmi dari pihak yang menjawab hanya dapat informasi dari berita media.

"Saya pun enggak tahu persis cuma kita melihat di media saja," bebernya.

Ia mengakui pimpinan di DPRK Bireuen terkejut mendapatkan kabar tersebut pasalnya Usman telah menghilang sejak satu bulan terakhir.

"Kami terkejut juga tiba-tiba kayak gitu karena kita kalau memang perbuatan itu tidak nampak apalagi perbuatan yang kayak gini kan. Cuma beliau juga enggak masuk-masuk kerja, kurang lebih 1 bulan dari akhir Februari lalu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rusyidi mengungkapkan pihaknya akan menyurari partai dimana tempat yang bersangkutan bernaung terlebih dahulu.

"Cuma kami di DPR menyurati partai, dari pada stafnya. kalau kami tidak bisa mengambil kesimpulan, itu tergantung partai. Karena kegiatan tidak ada di DPR jadi kami enggak menyampaikan ke partai, dengan isu adanya di media kita akan membuat surat kepada partai," tuturnya.

Namun, ia menegaskan seharusnya memang apabila ada anggota dewan yang terlibat pidana harus digantikan.

"Kalau memang benar harus diganti, kalau kita mengambil tindakan tidak bisa karena kan ranah partai," ungkapnya.

Rusyidi mengungkapkan sepengenalan dirinya terhadap Usman Sulaiman hanya sebatas rekan kerja di DPRK.

Namun ia tak menahu soal keterlibatan yang bersangkutan terkait jaringan narkotika.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved