Tolak Kenaikan Harga BBM

Kenaikan Harga BBM Jelang Ramadhan Picu Gejolak di Sumut, Mahasiswa Mulai Bergerak Turun ke Jalan

Kenaikan harga BBM di Sumatera Utara (Sumut) mulai menimbulkan gejolak di masyarakat.

Editor: Juang Naibaho
tribun-medan.com/Goklas Wisely
Massa aksi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut gelar aksi menolak kenaikan harga BBM di Jalan Pangeran Diponegoro, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (6/4/2021). 

"Hari ini kita pantang pulang sebelum BBM turun. Kita ingin tuntutan kita dikabulkan oleh pemerintah. Kami harap Gubernur Sumut dapat merespon aksi ini dengan itikad baik," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Fahrul Rozi Panjaitan selaku Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Sumut tujuan aksi ini mendesak pemerintah dan Pertamina untuk menurunkan m harga BBM segera.

"Nanti, sewaktu di DPRD Sumut pengunjuk rasa akan meminta kepada dewan agar melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah Provinsi Sumut dan Pertamina Sumbagut dengan melibatkan masyarakat," sebutnya.

"Kebijakan ini harus dicabut. Karena kita melihat pemrov dan Pertamina lempar - lemparan tanggungjawab. Makanya kita minta mereka harus duduk dan menyesuaikan pandangan. Jangan karena lempar tanggungjawab yang korban masyarakat," tambahnya.

Baca juga: Komentar Ketua DPRD Sumut Setelah Tahu Kantornya Bakal Dikepung Terkait Kenaikan BBM, Dukung Aktivis

Baca juga: Harga BBM Naik Jelang Bulan Ramadhan, Curhat Driver Ojol: Lengkap Kali Penderitaan Rakyat Kecil Ini

Menurut dia, kenaikan BBM ini ada kaitan dengan Pergub nomor 1 tahun 2021 oleh gubernur Sumut tentang kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan pajak rokok. Peraturan ini yang menjadi dasar Pertamina untuk menaikkan harga BBM.

"Artinya, sebenarnya kita mendukung kalau untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun jangan dikorbankan masyarakatnya. Kalau toh yang menjadi alasan mereka yang dinaikkan itu BBM Non Subsidi, tapi nyatanya di galon - galon Pertamina BBM subsidi yang premium kan sudah langka," sebutnya.

Demikian, sambungnya, masyarakat secara tidak langsung dipaksa untuk menggunakan pertalite untuk kebutuhan sehari-hari.

Saat ini itulah yang dinaikkan harganya. Jelas ini sangat merugikan masyarakat.

Dia menganggap alasan tersebut hanyalah pembenaran dan sangat disayangkan. Karena seakan - akan pihak Pertamina menyediakan premium dengan skala besar, padahal sudah langka.

"Massa paling banyak seratus karena kita juga harus menaati protokol kesehatan," ucapnya.

(cr8/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved