DPRD Sumut akan Panggil PT TPL, Diduga Lakukan Kriminalisasi ke 70 Masyarakat Adat

Menurutnya, secara nasional pemerintah sedang gencar untuk memperhatikan masyarakat adat. Selain itu, polisi juga lagi getol membangun image baru dengan image humanis.

Tapi kalau pendekatannya seperti ini, kita jadi sangat meragukan itu. Tambahannya, ketika perda itu keluar, ada upaya masyarakat adat mengidentifikasi tanah Ulayat itu. Makanya polisi jangan memandang ini sebelah mata dengan menjadi tukang pukul perusahaan," katanya tegas.

Sementara itu, Koordinator Corporate Communication PT TPL Dedy Armaya menjelaskan sampai saat ini pihaknya tunduk dan taat terhadap peraturan undang - undang yang diberlakukan pemerintah.

"PT TPL juga menghormati hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Karena perusahaan ini ini dibangun bukan untuk main main melainkan berdampingan dengan masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan PT TPL memiliki kawasan berdasarkan HGU oleh pemerintah dan kini menjadi HTI.

Terkait masyarakat Natumingka diakuinya telah melaporkan tiga orang pada 24 Oktober 2020. Dia menjelaskan PT TPL terpaksa harus melaporkan ke pihak berwajib karena adanya perusakan tanaman Ekaliptus sebanyak 7 ribu batang yang baru ditanam untuk kegiatan HTI perusahaan.

"Itu video dan barang buktinya ada dan kemudian diproses hukum," ucapnya.

Ia pun menepis anggapan PT TPL melakukan kriminalisasi. Ia menegaskan TPL tidak pernah menghargai hukum adat di wilayah tersebut.

"Perusahaan tidak mau bersinggungan dengan masalah itu. Tapi itu adalah wilayah HTI perusahaan yang sudah kita usahain dan diberikan izin oleh pemerintah. Jadi kita bukan masuk ke wilayah adat masyarakat dan merusak tanaman mereka. Malah tanaman kita yang dirusak," pungkasnya.

(cr8/tribun-medan.com)