Buntut Kenaikan Harga BBM dan Tarif PBBKB, DPRD Sumut Akan Panggil Gubernur Edy Rahmayadi
DPRD Sumatera Utara memberi atensi atas gejolak yang terjadi di masyarakat Sumut gara-gara kenaikan harga BBM sejak 1 April lalu.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun-Medan/Goklas Wisely
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara memberi atensi atas gejolak yang terjadi di masyarakat Sumut gara-gara kenaikan harga BBM sejak 1 April lalu.
DPRD segera memanggil Gubernur Edy Rahmayadi untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis 15 April 2021.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengatakan, pemanggilan Edy Rahmayadi ini sebagai hasil RDP soal kenaikan harga BBM di DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatra Utara.
"Kamis 15 April 2021 akan digelar RDP apakah menolak Pergub Nomor 1 Tahun 2021 yang satu di antaranya mengatur tentang kenaikan tarif PBBKB," kata Zeira, Senin (12/4/2021).
Dia menjelaskan RDP itu akan dimulai pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh Gubernur Sumut, Pimpinan DPRD Sumut, Komisi B dan C, Pertamina Sumbagut, serta pihak terkait lainnya.
Sebelumnya diketahui DPRD Sumut mempertanyakan transparansi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Sumatera Utara soal kenaikan harga BBM.
Komentar pedas Zeira berangkat dari jawaban Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Sumut Victor Lumbanraja yang tampak tidak konsisten.
Sebelumnya Victor menyebutkan sepanjang tahun 2019 dan 2020 provinsi di daratan Sumatera sudah melakukan kenaikan pajak kendaraan bermotor.
Misalnya Sumatera Barat 7,5 persen, Riau 10 persen, Kepulauan Riau 10 persen, Jambi 7,5 persen, Bengkulu 10 persen, Sumatera Selatan 7,5 persen, Bangka Belitung 7,5 persen dan lampung 7,5 persen.
Baca juga: CERITA Luna Maya Video Panasnya dengan Ariel NOAH Tersebar, Alami Tekanan Psikologis dan Banyak Lagi
Baca juga: Rambut Erlina (61) Kian Memutih, Siapa Sangka Dulu Istri Polisi, Kini Hidupnya Pahit Jadi Pemulung
Berangkat dari situ, tinggal dua provinsi yang tidak menaikkan tarif yaitu Aceh dan Sumut. Oleh karena itu Victor menjelaskan Pemprov Sumut melakukan pertemuan intens dengan pihak Pertamina untuk mengikuti kebijakan provinsi tetangga.
Zeira selaku Wakil Komisi B pun mempertanyakan langkah tersebut.
"Artinya pihak pemerintah sudah mengetahui akibat dari kenaikan tarif ini berimbas pada kenaikan harga penjualan?" ujar Zeira.
Victor pun membalas, "Diskusi kita dengan Pertamina hanya menyangkut tarif. Tetapi harga kewenangan Pertamina, pemprov tidak punya kewenangan untuk mengatur harga."
Baca juga: Imsakiyah Ramadhan 1442 H/Ramadan 2021 Untuk Wilayah Asahan dan Kisaran, Lengkap Waktu Buka Puasa
Baca juga: Mudahkan Sahur dan Buka Puasa dengan Delivery, Ada Lebih dari 60 Menu Khas Minang-Melayu
Mendengar jawaban Victor, Zeira pun menegaskan BP2RD harus terbuka bahwa asal usul kenaikan harga BBM berangkat dari kenaikan tarif PBBKB.
"Jangan bersembunyi juga Pak Victor. Harus terbuka kepada masyarakat. Kenaikan tarif berimbas gak ke harga? Pasti berimbas. Tahu gak Pemprov? Pasti tahu. Karena ada beban yang harus ditanggung konsumen akibat kenaikan beban tadi. Begitu, biar tidak buang-buang alasan," ungkap Zeira.
"Belajar dari provinsi lain, memang kenaikan tarif yang dibuat di provinsi lain berdampak ke harga BBM," jawab Victor.
Diberitakan sebelumnya, mahasiswa kecewa dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Sumut terkait dengan kenaikan harga BBM yang terkesan main-main.
"Kami kecewa dengan RDP hari ini. Karena tadi kami mendapat informasi RDP hari ini akan dibatalkan sepihak oleh DPRD Sumut," kata Fahrul Rozy Panjaitan, Kabid Kebijakan Publik KAMMI Sumut di Jalan Imam Bonjol, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (12/4/2021).
Informasi itu dianggapnya sebagai bentuk kongkalikong antara DPRD Sumut dengan pengusaha agar KAMMI tidak datang.
Padahal sebelumnya, lanjutnya, KAMMI telah menggelar aksi dan audiensi dengan DPRD Sumut untuk menggelar RDP guna membahas kenaikan BBM dengan pihak terkait dan berkepentingan lainnya.
"Padahal sebelumnya kita sudah sepakat hari ini RDP. Tapi ini seperti terjadi pembohongan publik," ujarnya.
(cr8/tribun-medan.com)
