Vaksin Nusantara dalam Pusaran Politik Indonesia

Kedua, potensi efikasi dan manfaat dari vaksin yang dikembangkan. Ini menyangkut manfaat untuk relawan sekaligus manfaat vaksin untuk penguatan sektor dan strategi kesehatan di tengah masa pandemi Covid-19.

Prinsip etik ketiga ialah masalah non-malefisiensi. Yang dimaksud adalah adanya protokol dan desain riset harus diperlihatkan dengan jelas, termasuk bagaimana mendeteksi reaksi dan efek samping, sebab hal ini juga demi memberikan atensi kepada perhatian dunia akademis dan kemajuan sektor kesehatan.

Selanjutnya keempat, kepatuhan terhadap regulasi, dengan adanya ketaatan pada aturan yang mengikat sejak tahap awal hingga tahap akhir, misalnya dalam hal produksi, distribusi, dan pemanfaatan vaksin.

Baca juga: Ajak Istri Disuntik Vaksin Nusantara, Aburizal Bakrie: Saya Percaya Kemampuan Terawan

Baca juga: SIKAP KASAD Jenderal Andika soal Vaksin Nusantara di RSPAD dan Menkes Siti Fadilah jadi Relawan

Kembali ke masalah nasionalisme, ada semacam skema politik yang  ingin membenturkan BPOM dengan nasionalisme.

Kesan yang mau dibangun, BPOM tidak nasionalis, tidak memberi prioritas kepada produk karya anak bangsa.

Padahal tidak demikian, karena bagi BPOM, nasionalisme paling tinggi adalah memastikan bahwa setiap warga negara yang memakai vaksin itu selamat.

Tidak boleh bagian ini ditawar dengan alasan lain, misalnya karena vaksin ini buatan lokal, yang kemudian meminta BPOM melonggarkan prinsip medis, sebab hal ini justru adalah perbuatan tidak nasionalis, karena bisa mengancam keselamatan bangsa dan negara.

Belum lagi soal penyebutan vaksin dengan sebutan vaksin nusantara, yang menurut berbagai pihak tidak etis. Sebab, metode berbasis sel dendritik pada vaksin Nusantara juga bukan dicetuskan oleh orang Indonesia, dan sudah lebih dari satu dekade terakhir masalah dendritik sel itu mengemuka dan masih dalam praklinik.

Namun bila ditelaah lebih jauh, bagi pihak-pihak yang mempermasalahkan nasionalisme dalam polemik vaksin nusantara ini sebenarnya tidak sedang memperjuangkan nasionalisme.

Tidak bisa dikatakan nasionalisme bila ternyata melanggar prinsip-prinsip fundamental demi memberi prioritas pada produk bangsa Indonesia sendiri.

Memaksakan pelanggaran prinsip fundamental adalah nasionalisme dalam arti sempit.

Menakar peran  TNI dan Polri dalam polemik vaksin nusantara.

Tugas pokok TNI sesuai Undang-undang No 34 tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat (1)  disebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sementara itu tugas pokok Polri sesuai Pasal 13 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri, disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari gambaran kedua tugas pokok tersebut, baik TNI maupun Polri memiliki esensi yang sama, yakni sama-sama bekerja untuk rakyat, hanya perbedaannya pada tugas pokok pertahanan bagi TNI  dan keamanan bagi Polri. Hal ini menegaskan keberadaan TNI dan Polri sebagai alat negara bukan alat pemerintah apalagi alat politik.

Berkaitan dengan polemik vaksin nusantara, adalah dikembalikan pada tugas pokok TNI dan Polri. Apalagi dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, maka TNI dan Polri berperan aktif baik dalam hal pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan, sinergitas dengan  Pemerintah Daerah dalam melakukan patroli, aktif dalam pembinaan kepada masyarakat serta efektivitas dalam penegakan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Baca juga: Bukti Foto Anang & Ashanty Langganan Berobat ke Dokter Terawan, Pantas Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Baca juga: SIKAP TNI AD terhadap Vaksin Nusantara: RSPAD Gatot Soebroto Kembangkan Dendritik untuk Covid-19